BrebesNews.Co 10 February 2013 Read More →

Pemda Akan Adukan Ke Kejaksaan Bila Ada Penyelewengan PBB Oleh Pihak Desa

*Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kab. Brebes capai sekitar 4,9 miliar

pajakBREBESNEWS. CO – Pajak Boleh jadi merupakan instrumen penting pemasukan negara yang hasilnya untuk pembangunan. Namun pemasukan pajak kadang terkendala dengan penarikan. Hingga saat ini, Tunggakan warga Kabupaten Brebes terhadap kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2012 tercatat mencapai Rp 4,9 miliar lebih, dari target yang direalisasikan sekitar Rp 78,80 miliar.

Kepada BREBESNEWS.CO, minggu (10/2), Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan (DPPK) Pemkab Brebes, Akhmad Sodikin mengatakan, tunggakan itu terjadi dimungkinkan karena masih banyak warga yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.

“Kemungkinan lain, warga sudah ditariki oleh perangkat desa, tetapi belum disetorkan  dengan alasan menunggu seluruh warga membayar semua, karena masih ada sejumlah warga yang belum membayar kewajiban PBB,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut dia, kini tidak ada sarana untuk memancing agar warga membayar pajak, seperti pemberian hadiah kepada desa yang lunas tercepat dalam pembayaran PBB. Penghentian insentif bagi desa penarik pajak terbaik, dikarenakan adanya temuan dari BPK perwakilan Jateng yang menyatakan terdapat dobel insentif dalam penarikan PBB yang diberikan kepada perangkat desa.

“Dulu memang ada pemberian hadiah, tetapi sekarang sudah tidak ada. Sementara, di daerah lain masih ada pemberian hadiah kepada pihak desa yang bisa melunasi PBB tercepat,” ungkapnya.

Dari catatan bagian PBB, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan  kekayaan (DPPK) Kabupaten Brebes, dari 17 kecamatan di kabupaten Brebes, baru dua kecamatan yang semua desanya telah melunasi PBB. Yakni, Kecamatan Kersana dan Banjarharjo.

“Berdasarkan ketentuan yang ada, apabila terdapat salah satu desa terlambat melunasi PBB, maka akan dikenakan denda sebanyak 2 persen dari pagu PBB yang ditarik. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana PBB oleh pihak desa, kami telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat,” paparnya. (August)

Posted in: Pemerintahan