BrebesNews.Co 19 March 2013 Read More →

Menakar Pemerintahan “IDJO” di 100 Hari

wied

*  Wijanarto

Menakar efektivitas pemerintahan Hj. Idza Priyanti, SE dan Narjo dalam 100 hari memang masih terasa sumir. Artinya capaian kinerja yang direncanakan dalam waktu 100 hari untuk masa pemerintahan 5 tahun ( periodisasi 2012 – 2017) ibarat sebuah gambar masih belum menampakkan keutuhan, hanya sketsa kasar. Namun dalam bahasa politik masa pemerintahan 100 hari merupakan terminologi politik dan suatu konvensi untuk menakar efektivitas suatu pemerintahan. Dan menjadi suatu progress report awal untuk capaian lima tahun mendatang.

Adalah Frank Delano Roosevelt yang ditahbiskan memimpin Amerika Serikat, memperkenalkan komitmen capaian pemerintahan untuk mengkaji indikator kekuatan dan kelemahan awal kekuasaannya. Disamping untuk memicu kinerja pemerintahannya. Berawal dari sinilah kiranya membaca capaian 100 hari pemerintahan Hj Idza Priyanti,SE dan Narjo dalam memegang Kabupaten Brebes.

Paling tidak realitas politik yang dihadapi Idza-Narjo (Idjo) memberikan deskripsi yang dipertimbangkan untuk menjadikan barometer kinerja dalam 100 hari masa pemerintahan. Meski masih dini, namun untuk dijadikan perhatian serius terhadap kekurangan. Fase 100 hari pemerintahan Idjo kiranya masih dalam kondisi euforia dan fase penyesuaian.

Kamus terpenting untuk melihat progresivitas itu adalah sejauhmana proses penganggaran belanja daerah untuk menangani tiga visi tersebut. Dari dana APBD tahun 2013 sebanyak Rp 1,8 trilyun, anggaran kita masih menggantungkan pada dana perimbangan sebesar 74 %. Sedangkan budget anggaran pendapatan asli daerah (PAD) hanya 7 %. Data itu mengungkapkan bahwa PAD Kabupaten Brebes jauh lebih kecil dengan rata-rata nasional sebesar 19 %. Sementara dana perimbangan kita jauh diatas rata-rata dana perimbangan yang ditetapkan Pusat sebesar 68 %.

Sedangkan dari porsi belanja daerah harus diakui belanja pegawai menempati porsi terbesar yakni 57 %. Diikuti belanja modal sebanyak 22 % serta belanja barang dan jasa sebesar 15 %. Bila dibandingkan dengan ketentuan nasional, maka rasio belanja pegawai kita melebihi dari ketentuan Pusat yang sebesar 45 %. Dengan demikian ada selisih 12 % lebih tinggi belanja pegawai di Kabupaten Brebes.

Ditilik dari prioritas wajib pembangunan ada trend kecenderungan bahwa biaya tidak langsung 3 tahun terakhir pada bidang pendidikan mengalami kenaikan, sedangkan biaya langsungnya kenaikan itu fluktuatif. Tahun 2013 ini belanja tidak langung bertambah menjadi Rp 740,6 milyar dan belanja langsung Rp 188,3 milyar. Pemicu dari kenaikan belanja tidak langsung itu diantaranya pengadaan alokasi untuk dan tunjangan sertifikasi bagi pendidik.

Yang menarik di pos kesehatan belanja langsungnya lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung dalam 2 tahun terakhir. Di tahun 2013 belanja langsungnya mengalami penurunan di Dinas Kesehatan dibandingkan dengan RSUD, namun ada kenaikan di belanja tidak langsuung. Tahun 2013 belanja langsung di di dinas kesehatan 35 milyar rupaih, sementara di RSUD mencapai 65 milyar rupiah. Pos belanja tidak langsung tahun anggaran 2013, Dinas Kesehatan mencapai Rp 65 milyar dan RSUD sebesar Rp 25 milyar.

Harus diakui konsentrasi pemerintahan Idza Narjo berfokus bagaimana membenahi persoalan demografi Kabupaten Brebes di bidang pendidikan dan kesehatan Permasalahan klasik bidang pendidikan diantaranya adalah kualitas human index development Kabupaten (IDK) Brebes, angka usia penduduk Kabupaten yang mengalami buta huruf, lamanya penduduk bersekolah di tingkat pendidikan dasar, angka usia putus sekolah.Jumlah penduduk yang buta huruf di Brebes cukup tinggi yakni mencapai 176.210.

Di bidang kesehatan problem itu diantaranya angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta masalah gizi buruk. Tahun 2010 ditemukan 35 kasus kematian ibu, serta 313 kasus kematian bayi. Padahal kondisi kesehatan dan pendidikan menjadi pendulum yang mempengaruhi kenaikan human index development.

Selain itu penanganan infrastruktur jalan juga menjadi tuntutan progress report pemerintahan Idza-Narjo. Dari data yang diperoleh Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Brebes, jumlah jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Brebes ada 656,84 km yang terbagi menjadi 299 ruas jalan. Panjang jalan tersebut mengalami tingkat kerusakan berat mencapai 183 km serta 107 km rusak sedang. Belum lagi masalah jembatan Pemali yang menimbulkan kegaduhan politik jika tak tertangani secepatnya.

Tahun tahun awal masa pemerintahan Idza-Narjo dihadapkan pada politik balas budi terhadap sekondan politik yang turut mensukseskan kala bersaing dengan Pemilukada 2012. Adakah pasangan ini berhasil menegaskan garis demarkasi ketika sudah menjadi pemimpin publik dan bukannya pemimpin golongan tertentu. Inilah yang harus kita perhatikan untuk menunjukkan bahwa pasangan Idjo ini bekutat untuk membenahi pada visi dan misi yang ditawarkan pada masyarakat Brebes melalui kerja dan prioritas terukur, akuntabel dan melibatkan partisipasi birokrasi pemerintahan yang profesional. Dan ” Bukan ditentukan oleh gerandong-gerandong.”

Wijanarto Warga Kertasinduyasa, jatibarang Brebes

Posted in: Opini