BrebesNews.Co 27 March 2013 Read More →

Nelayan Kluwut Keluhkan Soal Surat Ijin Berlayar Yang Dibatasi

prahu

BREBESNEWS.CO –Nelayan kluwut keluhkan Surat Izin Berlayar di Batasi,Hal ini di karenakan Pihak Kantor Kelautan dan perikanan Provinsi Jateng membatasi kepada pemilik kapal layar.

Seperti di ungkapkan,Johari (42)Nelayan asal Kluwut Brebes yang tengah mengurus Surat izin Berlayar ke Kantor Kelautan dan perikanan Provinsi yang prosesnya lama hingga 8 bulan.”Syaratnya mudah tapi prosesnya lama. Untuk wilyah Brebes sendiri di batasi hanya 34 surat izin berlayar di keluarkan, padahal pemohon surat itu mencapai ratusan nelayan,” jelasnya ke BREBESNEWS.CO rabu (27/3) saat menyandarkan kapalnya di desa Kluwut.

Selain itu, dia juga mengeluhkan ketika berlayar keluar derah kapalnya kerap ditangkap oleh pihak aparat kelautan karena dinilai melanggar wilayah berlayar penangkapan ikan. Dirinya harus membayar denda karena memasuki wilayah hukumnya.

“Saya mengalaminya di wilayah Palembang dan menangkap ikan.Setelah di tangkap,Kapal di biarkan mangkrak beberapa hari lalu harus membayar denda.Sepengetahuan saya dimanapun nelayan indonesia bebas menangkap ikan di perairan NKRI,” terangnya lagi.

Johari mengharapkan Pemerintah segera memperbaiki peraturan tentang Kelautan dan Perikanan.

Seperti di lansir dari Harian Ibukota Komisi 4 masih membahas terkait masalah kelautan. Wakil ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menuturkan, salah satu yang mendorong agar Undang-Undang Kelautan ini segera disahkan adalah persoalan nasib nelayan khususnya persoalan perijinan melaut. “Dari informasi yang kami dapat di lapangan, nelayan kita baru mau berangkat melaut saja sudah dihadapkan pada persoalan perijinan yang seabreg,” kata Firman

Ia menambahkan, untuk mengurus perijinan melaut, seorang nelayan bisa mengurus berbagai perijinan yang jika ditotal jumlahnya mencapai sekitar 19 sampai 21 item. “Yang bikin susah, 19 sampai 21 item itu mesti diurus di berbagai instansi pemerintah, bukan sekali saja atau satu atap,” kata politisi Golkar itu.

Firman menggambarkan ketika nelayan baru mau melaut sudah diwajibkan untuk mengantongi berbagai persyaratan layaknya orang berkendara di jalanan darat. Misalnya: harus ada Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), juga Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk melaut sekian mil saja dari garis pantai sudah dicegat polisi air, Setelah itu saat berada di lepas pantai sudah ada TNI Angkatan Laut.

Yang lebih parah, masa berlaku semua perijinan itu berbeda-beda sehingga waktu pengurusannya pun beragam dan membuang energi juga waktu. “Saat di tengah laut, ternyata SIM mati, STNK hidup, BPKB mati. Lalu pulang berenang hanya untuk memperpanpajang SIM. Ini sangat menyusahkan,” katanya.

Firman menilai, adanya Undang Undang Kelautan akan memangkas birokrasi perijinan bagi nelayan yang berbelit-belit dan tak menguntungkan itu. Ia mengakui, Undang Undang ini di masa lalu kerap gagal dibahas karena ada berbagai kepentingan. Mulai dari Kementrian Perhubungan, kepolisian, TNI, dan lainnya. “Dulu tidak bisa dibuat karena beluam ada lembaga kementrian khusus yang menanangani. Tapi kan sekarang sudah ada Kementrian Kelautan Perikanan, jadi bisa difungsikan untuk itu,” katanya. (Hendrik)