BrebesNews.Co 2 April 2013 Read More →

Bupati : Pejabat Jangan Asal Tunjuk Rekanan Garap Proyek

* Perlu Dilihat Integritas Pengalaman Kerja

BINTEK lelang

BREBESNEWS.CO -Pengguna Anggaran diingatkan agar tidak asal tunjuk rekanan saat menggarap proyek pengadaan barang dan jasa yang melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Sebab akan berakibat buruk bila rekanan tersebut tidak kualifide, yang mengakibatkan pengguna anggaran maupun pejabat pembuat komitmen bisa berhadapan dengan permasalahan hukum.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Brebnes Hj Idza Priyanti SE saat membuka kegiatan Sosialisasi dan bintek pengadaan barang dan jasa bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PP Kom), di ruang OR Setda Brebes, Selasa (2/4).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tentu harus diawali dari proses dan pelaksanaan berbagai proyek yang tidak di-nakali. Semuanya harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD harus dikerjakan secara efektif dan efesien. Maka dalam penyelenggaraanya mengutamakan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak alias tidak diskriminatif. “Dan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bupati.

Dan tentunya, lanjut Bupati, perlu dikembangkan sistem pengadaan barang dan jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses yang transparan dan akuntabel. “Bila menghadapi permasalahanm hukum juga harus mengedepankan azas keadilan,” tandasnya.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Brebes Drs H Edy Kusmartono MSi selaku penyelenggara melaporkan, Sosialisasi dan bintek bagi PA dan PPKom digelar karena muncul keengganan dari PNS yang ditunjuk menjadi PPKom dan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sebab, di pekerjaan tersebut banyak permasalahan hukum yang muncul.
“Namun dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap peraturan dan ketaatan pada aturan yang ada, maka akan timbul ketenangan dan kenyamanan,” kata Edy.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari itu diikuti 100 orang peserta. Mereka berasal dari unsur Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua beserta anggota Kelompok Kerja ULP se Kabupaten Brebes.

Peserta mendapatkan pembekalan tentang Kerugian Keuangan Negara Dan Sanksi Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hukum Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Serta Penyusunan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Secara Benar, Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Kontrak (Dispute contract) dengan nara Sumber Trainer LKPP Semarang Ir Ririh Sudiraharjo AhT MT. (ilmie)

Posted in: Pemerintahan