BrebesNews.Co 16 April 2013 Read More →

Kejari Brebes Himbau Masyarakat Juga Terlibat Dalam Pencegahan KDRT

* Kejari Sosialisasi Binmakum Kepada kades Se kecamatan Bulakamba

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhBREBESNEWS.CO-Kejaksaan negeri Brebes mensosialisasikan tentang penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Program pembinaan masyarakat taat hukum (Binmakum) meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),Perlindungan anak dan Undang-undang Perkawinan, diadakan di Aula kecamatan Bulakamba selasa (16/4).

Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain.

Demikian seperti yang diuraikan narasumber kejaksaan Brebes, Harianto Pane SH yang mecontohkan Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumahtangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa.
” Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat,” ujar Harianto Pane SH, di depan kades se Bulakamba yang ikut sosialisasi.

Harianto Pane KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

“Dewasa ini,Bagi kaum perempuan berstatus istri yang mendapat pelakuan kasar bisa melaporkan ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjut. Syukurlah Undang-undangnya telah ada yaitu UU No.23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KDRT (UU P KDRT).” terang Harianto lagi

Bersamaan dengan itu,Pihak kejaksaan menjabarkan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Pengertian undang-undang perlindungan anak ini memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia dan memberi perlindungan dari kekerasan atau pun diskriminasi,

“Wujud implementasinya merupakan salah satu bentuk perlakuan salah terhadap anak tersebut pada keluarga adalah orang tua atau orang dewasa mengacuhkan anak pada saat ia memerlukan perhatian atau dengan berkata kasar kepada mereka apalagi sampai melakukan kekerasan fisik,” katanya.

Oleh karena itu, kata Pane, melalui sosialisasi ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kalangan pemerintahan desa terkait bentuk-bentuk perlindungan kepada anak dan faktor yang dapat merusak mental anak tersebut,” katanya(Hendrik)

Posted in: Hukum