BrebesNews.Co 9 April 2013 Read More →

Sidang Paripurna DPRD Gagal, Hanya Karena Surat Permohonan LSM Gebrak

IMG_20130409_111745-1

* Di duga ada sumbangan dana pihak PDAM Brebes ke sejumlah oknum Dewan saat pembahasan Raperda

BREBESNEWS.CO -Kalangan Wakil rakyat Kabupaten Brebes harus mengeryitkan dahi dengan gagal dilaksanakan Paripurna DPR. Kejadian ini dikeranakan ada surat Permohonan Penundaan oleh Pegiat anti korupsi LSM Gerakan Berantas korupsi (gebrak) mengenai penetapan Perda No 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes.

Pasalnya, menurut Gebrak pembahasan raperda, tidak sesuai dengan norma yang ada serta substansinya juga perlu penambahan. Selain hal tersebut, juga ada dugaan pemberian sumbangan dana pihak PDAM kepada oknum anggota dewan saat pembahasan raperda.

Pembatalan ini di nilai menjadi sejarah tersendiri di Kantor DPRD Brebes. Hanya dengan surat ijin penundaan oleh LSM, agenda rapat paripurna bisa dibatalkan. Akibat kejadian itu, para anggota DPRD harus menunggu agenda berikutnya.

Sejumlah anggota DPRD Brebes bahkan mengeluhkan rapat paripurna yang digelar. Rencananya rapat membahas dua agenda penting yang terpaksa gagal dilaksanakan Di ruang Komisi III DPRD Brebes, selasa(9/4).

Agenda penting tersebut rencananya adalah pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pembahasan revisi atas perda no 10 tahun 2010 tentang PDAM Brebes. Pembahasan kedua terkait penetapan hasil Reses DPRD.

Diketahui, PDAM Brebes masih di kelola oleh pejabat sementara, padahal kebutuhan air adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu batalnya Paripurna penetapan revisi perda terkait PDAM menjadi kontroversi tersendiri dilingkungan dewan.

Wahidin anggota dewan dari partai Hanura menyesalkan batalnya paripurna yang merugikan kepentingan masyarakat, kami yang seharusnya hari ini melaksanakan hearing tentang Perda PDAM agar segera bekerja lebih profesional dan meningkatkan PAD harus digagalkan dengan surat permohonan Penundaan Penetapan Perda tersebut yang berakibat paripurna batal.

” Badan Musyawarah (Bamus) DPRD seharusnya melakukan pembahasan surat masuk agar di bahas terlebih dahulu dan di sepakati hasilnya. Setelah itu akan mengagendakan Rapat Paripurna. Selain itu sebelum paripurna, harusnya pihak pimpinan DPRD melakukan pembahasan lintas fraksi,” Ungkap Wahidin

Wahidin menyayang sikap pimpinan yang menunda penetapan Perda terkait PDAM, seharusnya Pihak Pimpinan tidak menunda, akan tetapi menjadwal ulang Paripurna tersebut.
” Semua Pembahasan yang masuk ke paripurna merupakan rapat tingkat tinggi. ini namanya sejarah buruk, paripurna bisa dibatalkan oleh surat masuk dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM),” terang Wahidin. (Hendrik)

Posted in: Politik