BrebesNews.Co 14 August 2013 Read More →

Ratusan Baliho Caleg Di Wilayah Brebes Dianggap Liar Atau Tak Berijin

* 12 caleg dari PDIP dan 1 Caleg PKS telah kantongi ijin

Wanasari-20130702-00033

BREBESNEWS.CO -Berdasarkan data yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, mayoritas baliho-baliho bakal calon Legislatif baik dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, yang terpampang di wilayah Brebes itu tidak memiliki izin Reklame alias liar atau ilegal. Jumlah baliho yang di anggap ilegal atau tak beijin jumlahnya hampir ratusan buah.

Kepala KPPT Pemkab Brebes, H. Sugiyanto melalui Kasi Pemprosesan Ijin, Mohamad Sodik saat dikonfirmasi BREBESNEWS.CO rabu (14/8) mengatakan dari sekian banyak baliho-baliho Caleg tersebut hanya ada dua Partai yang memiiki izin yakni dari Partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan (PDI-P)Partai Demokrasi Indonesia perjuangan yakni Abdul Fikri dan 12 Caleg dari PDI-P.

“Hanya dua partai saja yang memiliki izin pemasangan Reklame.yang lainnya belum mengantongi izin dari KPPT dianggap liar. Seharusnya pihak satpol dapat menertibkan semua baliho-baliho yang tidak memiliki izin dengan membawa keterangan dari KPPT,” ujar Sodik.

Menurut Sodik, untuk baliho caleg yang tidak mengatongi izin, biasanya terpasang seenaknya dan sangat merusak pandangan suasana lingkungan umum, perumahan bahkan terpasang dengan sembarangan di jalan raya.

“Kami akan mencoba koordinasi dengan pihak Satpol kabupaten Brebes segera menindak semua baliho-baliho liar yang terpasang di sembarang tempat. Hal ini semua mengacu pada Perbub 38 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Lebih jauh Sodik mengatakan, pemasangan baliho memiiki izin dikenakan pajak atau retribusi, yang dipasang di tanah milik Pemerintah baik di jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten ataupun di tempat-tempat umum yang sudah disiapkan peruntukannya untuk pemasangan papan baliho.

Pihaknya berharap kepada semua bakal calon Legislatif yang belum berijin untuk segera melakukan pengajuan ijin. Sebab, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 tahun 2012 tentang Penyelenggara Reklame segala bentuk reklame harus mengatongi izin. (Hendrik)

Posted in: Politik