BrebesNews.Co 20 September 2013 Read More →

Pembebasan Tanah Double Track Di Losari Masih Alot

* 11 warga menerima hasil kesepakatan, 18 warga menolak

IMG_20130919_131830

BREBESNEWS.CO – Negosiasi pembebasan lahan rel ganda kareta api (KA) di desa Losari Kidul kecamatan Losari sepertinya masih alot. Padahal jalur double track hampir bisa dipastikan akan digunakan dalam akhir tahun ini. Untuk penyelesaian pemda Brebes terpaksa menggunakan cara dengan melibatkan pengadilan negeri (PN).

Sebanyak 29 warga desa Losari Kidul kamis siang (19/9) mendatangi PN Brebes untuk menegosisasi ganti rugi pembebasan tanah proyek rel ganda. Sebanyak 11 orang memilih menerima hasil kesepakatan harga yang di tentukan oleh pihak pemerintah. Sedangkan 18 warga lagi memilih menolak hasil kesepakatan.

Menurut Pihak Kepala PN Brebes Slamet S,SH,MH Pengadilan Brebes sebagai pihak penitipan uang ganti rugi tanah hasil mediasi yang berjalan alot. Pihaknya hanya memberikan upaya ganti rugi dari termohon yaitu warga Losari kidul.

”kami hanya sebagai wadah penitipan ganti rugi yang berjalan alot sehingga pihak Satuan Kerja (Satker) dan P2KP menunjuk PN Brebes dari hasil kompromi yang gagal dengan Harga yang di sahkan oleh pemerintah dengan ganti rugi sebesar 800 ribu/M,” jelas Slamet kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Bersamaan dengan itu, Satgas Pembebasan tanah rel ganda Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro mengatakan, sebelumnya Pemda Brebes tengah berupaya memberikan solusi dengan menjembatani ganti rugi warga terkait pembebasan lahan di Desa Losari Kidul yang hingga kini belum selesai.

” Dari 71.000 meter persegi dan panjang 25 km lahan yang dibebaskan, ada 4.500 meter persegi yang belum selesai di Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari. Dengan tidak terdapatnya titik temu soal harga, akhirnya pihak Satker menunjuk PN Brebes sebagai tempat ganti rugi proyek rel ganda,” ujar Eko

Sementara bila mengacu pada aturan kepala BPN no 3 tahun 2007, bila 75 persen lahan telah terbebaskan, maka konsinyasi bisa dilakukan, dan pihak pengadilan negeri yang menentukan.

” Masih ada 18 warga yang masih menolak ganti rugi. Sementara 11 menerima hasil kesepakatan Bersama. Ke 18 orang menolak hasil kesepakatan bersama, karena meminta harga diatas harga pasar Rp 2 juta per meter. Padahal tim apraisal dari Yogyakrta menaksir Rp 800.000 per meter per segi,” kata Eko.

Karena belum dinyatakan menemui titik temu soal harga, sekitar 18 warga yang belum dibebaskan (gantirugi) rumah dan tanahnya memilih meninggalkan PN Brebes.(Hendrik)

Posted in: Serba Serbi