BrebesNews.Co 22 October 2013 Read More →

” Raskin Ibarat Buah Simalakama, Di Terima Salah, Tidak Di Terima Juga Salah “

* Dari Rakor dan Evaluasi Program Raskin tahun 2013 di Brebes

IMG_20131022_120513

BREBESNEWS.CO -Pihak Bulog Cimohong, yang diwakili Sugianto Mengeluhkan adanya keterlambatan pembayaran subsidi Raskin Kabupaten Brebes. Keterlambatan Pembayaran di karenakan Dana Raskin kebanyak digunakan dulu untuk kebutuhan lain. Hal inilah yang ber-imbas sering terlambatnya distribusi raskin ke pihak desa.

” Keterlambatan distribusi Raskin ke desa disebabkan dana yang ada di pakai untuk kebutuhan lain. Sementara saat ini hutang Raskin Pemkab Brebes mencapai 4 miliar. Padahal Bulog juga butuh dana untuk membeli stok Raskin tersebut,” terangnya saat rapat koordinasi dan evaluasi program raskin Brebes tahun 2013 di OR, Setda Brebes,selasa (22/10)

Agenda Rapat dalam upaya Pemkab Brebes Mengantipasi terjadinya penyelewengan Raskin di tingkat Desa. Pemkab berupaya menemukan titik pendistribusian raskin yang tidak melanggar hukum. Hal ini, karena banyaknya dugaan penyelewengan, beberapa kasus Raskin Desa berakibat kepala desa harus berurusan dengan pihak Kejaksaan yang selanjutnya harus meringkuk di penjara, seperti yang dialami kades Tegalglagah, Kades Rancawuluh, dan kasus teranyar kades Luwungragi Bulakamba.

Di Kabupaten Brebes, untuk Tahun 2013 yang memperoleh Beras Raskin sekitar 166.567 Rumah Tangga Miskin (RTS) dengan Kapasitas 15 kg per rumah RTS per Bulan atau 180 kg per-Tahun. sementara untuk harga raskin di patok Rp 1600 per-Kg di titik Distribusi.

Sementara itu Pihak Perwakilan Kejaksaan, Benaria, SH menegaskan Harga yang di tentukan merupakan harga tetap yang tidak bisa ditambahi dan sesuai dengan aturan pemerintah.

” Harga beras yang di tentukan Rp 1600, dan ini merupakan harga dari subsidi pemerintah,apabila di tambahi berarti sudah ada unsur pelanggaran hukum,”jelasnya

Menanggapi hal tersebut Kades Bulusari kecamatan Bulakamba, Asep T menilai Bahwa raskin dalam pendistribusiannya mengalami masalah. Hal ini di sebabkan jarak tempuh ke wilayah RTS cukup jauh dan Membutuhkan Biaya. Jika harga tidak di sesuaikan dengan biaya ongkos maka lebih baik RTS langsung mengambil raskin langsung ke Balai Desa masing-masing.

” Sebenarnnya kami ingin menolak pemberian raskin, karena resikonya bila ada kesalahan adalah hukuman penjara. Namun di sisi lain kebutuhan rakyat miskin juga diutamakan, jadi Raskin ibaratnya seperti buah simalakama. Dimakan mati, tidak dimakan juga mati atau Di Terima salah, Tidak Di Terima Juga Salah,” ujar Asep.

Saya berharap para steakholder bisa memberi solusi antara teori, atau aturan dengan praktek di lapangan. Apalagi sekarang di desa, warga yang berkecukupan juga ingin dapat raskin, akibatnya pihak desa juga merasa kuwalahan menangani program raskin ini.

” Raskin itu bukan hanya harga saja yang menjadi persoalan di lapangan, pembagiannya juga pihak desa sering kewalahan, karena semua warga desa juga minta dapat jatah untuk membeli raskin tersebut, meski dari kalangan mampu,” tandas Asep.

Rakor evaluasi Raskin di hadiri beberapa unsur, yakni dari Dolog Cimohong, Kejaksaan, Kabag Perekonomian Pemda Brebes dan dari beberapa perwakilan kepala desa di kabupaten Brebes. (Hendrik)

Posted in: Serba Serbi, Sosial