BrebesNews.Co 22 December 2013 Read More →

Proyek… (!)

aku hee * Afif Arfani

Pegiat anti korupsi  Kabupaten Brebes Darwanto, dalam release persnya mengatakan selama setahun terakhir, lembaganya menemukan 441 proyek yang dikakukan melalui Penunjukan Langsung (PL), senilai 36,4 milyar rupiah, dikendalikan keluarga dan kroni-kroni bupati ( Satelit Post 13/12).

Menurut Darwanto, dugaan adanya pengendalian proyek tersebut, santer sejak di mulainya  pemerintahan Idza-Narjo dilantik  4 de3sember 2012 lalu. Parahnya dalam pengendalian proyek-yang mengatasnamakan keluarga ‘Pendopo’  tersebut diawali dengan permintaan 10 prosen fee, dari nilai proyek.

Dalam hitungan Gebrak, kalau proyek  PL 36,4 milyard rupiah di kutip 10 prosen berarti ada sekitar kurang lebih 3,6 milyard yang masuk ke pundi-pundi orang yang tak bertanggungjawab dengan ‘mengatasnamakan’ penguasa daerah.

***

Bicara proyek memang sekarang ini tambah rumit,  tidak  di tingkat pusat maupun tingkat daerah.  Tidak dikerjakan salah, dikerjakan juga kadang salah. Pasalnya kalau ada salah sedikit atau melenceng dari bestek sudah pasti pihak aparat hukum pasang kuda-kuda untuk menyeret para pelaksana proyek ke kursi pesakitan dengan dakwaan korupsi.

Bahkan karena banyaknya masalah dalam penggarapan proyek-  Apalagi adanya campur tangan kekuasaan seperti yang sekarang banyak terjadi – Hal ini justru menimbulkan banyak PNS yang enggan jadi Panitia Lelang ataupun Pejabat Komitemen (PPKom). Para PNS tersebut menolak  dengan alasan karena di kemudian hari bila proyek yang di garap bermasalah dan berbuntut hukum maka mereka-merekalah yang menjadi korban.

Hal seperti inilah yang pernah menjadi bahasan Kepala Bagian ( Kabag ) Pembangunan Setda Brebes Drs. Edi Kusmartono saat  membuka kursus  pelatihan  bintek  penggunanaan jasa dan belanja barang beberapa waktu bulan lalu.

Trend Indiksasi terdapatnya ke-enganan PNS, menjadi Ppkom ataupun panitia unit layanan pengadaan (ULP)  sepertinya sudah menggejala di beberapa  tingkatan. Akibat keengganan tersebut berdampak pada lembatanya tingkat penyerapan anggaran proyek.

Paling tidak ini bisa merujuk pada pernyataan  Wakil  Menteri Keuangan  Ani Ratnawati dalam siaran persnya seperti yang dilansir koran harian nasional.

Wakil menteri keuangan  menyatakan penyerapan belanja modal (atau kebutuhan proyek) hingga  15 mei ini tahun 2013 dana belanja modal baru 1o prosen yang di gunakan, sementara tahun 2012 lalu kalau di samakan  per-mei minggu awal sudah  mencapai 12 prosen serapan anggaran. Malah tahun lalu uang yang tidak diserap dari sebuah nilai proyek mencapai 119,8 triliun rupiah, yakni di 3 kementrian antaranya di kementrian Pendidikan, kementerian  pemuda dan olah raga serta kementrian Agama ( kompas,28/5).

Sementara Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) organisasi non profit yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat, dalam berita blog-nya menulis,

Hingga awal November 2013, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, penyerapan anggaran pemda di seluruh Indonesia rata-rata hanya 68%.  Sementara pada Desember 2013, Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, realisasi belanja modal baru mencapai 52,7% dari pagu.

Padahal kalau merujuk konsep ekonom John Meynard Keynes, belanja negara yang tertuang dalam kegiatan Proyek tentunya di perlukan untuk menekan pengangguran. Karena dengan kegiatan proyek, akan terserap tenaga kerja. Lebih jelasnya penjelasan ekonom tersebut yakni ;

“Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal”.

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk proyek  sebenarnya dibutuhkan untuk memutar roda ekonomi masyarakat dan membuka peluang kerja di sektor swasta- selebihnya hasil dari proyek bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Proyek, Proyek, Proyek..sepertinya sudah menjadi hal  jamak –lumrah- untuk menangguk rejeki, meski kadang ‘ pemain ’ atau penggarapnya  tidak memiliki pengetahuan tentang  tekhnologi konstruksi. – Tak peduli menguasai atau tidak menguasai yang penting dekat kekuasaan proyek pun siap di miliki.

Sejatinya, bila proyek gagal, bukan pemerintah  atau rekanan saja yang mengalami kerugian,  namun   kerugian terbesar justru ada pada rakyat pembayar setia pajak.

Semoga pemangku kekuasaan Di Brebes di beri ‘kesadaran’ bahwa anggaran proyek yang dikelola pemerintah itu bukan atas modal perusahaan keluarga,  tapi di biayai oleh uang hasil pajak rakyat. (*)

Penulis Adalah Redaktur BREBESNEWS.CO

 

 

Posted in: Opini