BrebesNews.Co 17 January 2014 Read More →

Camat (Plt) Bulakamba Laode Aris Vindar Menikah

• Tetap dikenai biaya 30 ribu rupiah

camat nikah2

BREBESNEWS.CO -Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes tidak mendiskriminasikan biaya nikah bagi siapa saja. Termasuk camat yang mempunyai wilayah, juga dikenakan biaya sama seperti masyarakat umumnya, yakni sebesar Rp 30 ribu. Ketentuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjalankan Keputusan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007.

Demikian dikatakan Kepala KUA Kec Brebes Drs H Sodikin Rachman usai menikahkan pasangan Laode Aris Vindar Pelaksana tugas (Plt) Camat Bulakamba, dengan Kanti Yosepha warga Kelurahan Gandasuli di Mushola KUA Rabu Sore (15/1).

“ Para Kepala KUA di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes sepakat meniadakan nikah bedolan (nikah diluar kantor dan di luar jam kerja),” ujar Sodikin lagi.

Lebih lanjut Sodikin menjelaskan bahwa dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11/2007  mengatur pencatatan nikah dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA) dan di hari kerja. Pada ketentuan berikutnya, yakni di pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa pencatatan nikah bisa dilaksanakan di luar KUA atas persetujuan calon pengantin dengan petugas pencatat nikah

Menurut Sodikin, tidak masalah bagi KUA untuk menikahkan para calon pengantin di kantor KUA, termasuk di Brebes.

“Alhamdulillah, kami sudah membangunan Musholah KUA, meski baru rampung 80 persen, sehingga bisa untuk tempat ijab qobul,” terang Sodikin yang juga Ketua Paguyuban Kepala KUA se Kab Brebes.

Dia juga terus berpikir, bagaimana harus menyediakan lahan parkir, tempat istirahat, tempat foto-foto dan lain-lain guna memberikan pelayanan terbaik kepada para calon mempelai dan keluarganya.

“Memang nikah di kantor praktis, tapi juga repot karena kami harus menyediakan sound system, lahan parkir, konsumsi dan lain-lain,” paparnya.

Seperti pada saat pernikahan Aris (Camat Plt Bulakmba-red) dan Kanti, lanjutnya, terlihat halaman parkir KUA tidak muat karena lebih dari 10 mobil ikut mengiringi.

“KUA sebagai tuan rumah, tentu harus menghormati tamu dan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh tamu yang jumlahnya mencapai ratusan orang,” kata Sodikin.

Salah seorang warga, Drs H Sufa Wijaya memandang aturan nikah di KUA terlalu mengada-ada. Sebab nikah di KUA tidak termasuk dalam rukun nikah. Sebagai warga masyarakat, pernikahan alangkah indahnya dilangsungkan di rumah mempelai atau di kampungnya sendiri. Karena ada nilai tersendiri dan tidak merombak tradisi suci.

Disamping itu, lanjut Sufa, sohibul hajat juga dibuat repot harus datang ke KUA.

“Kami sih inginnya pernikahan dilangsungkan di rumah, tapi karena itu aturan ya sebagai anggota masyarakat mengikuti saja,” ucapnya.

Sufa Wijaya hanya berdoa, mudah-mudahan kebijakan nikah di KUA bisa di cabut kembali. Agar nilai-nilai tradisi budaya yang adi luhung tidak tercerabut.

“Mbayar perias pengantin saja bisa mencapai sejuta rupiah, belum fotografer bisa mencapai Rp 500 ribu. Masa biaya nikah yang menghalalkan yang haram hanya Rp 30 ribu? Yang bener aja…,” ungkit Sufa. (ILMIE)

Posted in: Serba Serbi