BrebesNews.Co 13 February 2014 Read More →

Sengketa Perhutani VS PSDA, Ratusan Warga Songgom Terancam Kehilangan Pekerjaan

tanah

* Ilustrasi

BREBESNEWS.CO- Ratusan warga Dukuh Bleberan dan Kalenrambat Desa Songgom, Kecamatan Songgom, terancam kehilangan haknya mengelola lahan mereka untuk pertanian. Sebabnya, lahan seluas sekitar 200 kuadrat itu kini sudah diklaim sebagai tanah milik Perhutani. Warga merasa keberatan, pasalnya karena selama ini mereka sudah membayar pajak.

“Kami sudah puluhan tahun menggarap tanah ini, bahkan setiap tahun bayar pajak ke negara. Selama ini ya kami tahunya itu tanah lepe-lepe milik PSDA, bukan Perhutani,” kata warga yang enggan ditulisnamanya, Rabu kemarin (12/2).

Pihaknya berharap agar mereka tetap bisa mencari penghidupan dari lahan yang selama ini menjadi sandaran kehidupan keluarga. “Bayar pajak pun tidak apa-apa, karena kami tidak ingin kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua GNPK Kabupaten Brebes, Slamet Abdul Dhofir SEmengaku akan mengadvokasi rakyat yang menjadi korban atas sengketa status kepemilikan lahan antara PSDA dan Perhutani di wilayahtersebut. Rakyat, katanya, jangan sampai menjadi korban dari keserakahan tangan penguasa.

“Dari riwayat yang kami tahu, dahulunyatanah itu adalah lepe-lepe, bukan masuk wilayah Perhutani. Dan selama ini masyarakatpun sudah kooperatif dengan membayar pajak. Ketika tiba-tiba ada kabar tanah itu milik Perhutani, tentu saja mereka resah,” kata Slamet.

Menurut Slamet, dari hasil investigasi yang dilakukan, pihaknyamenengarai ada permainan dari Pemkab maupun para pihak terkait untukmengusir warga untuk memanfaatkan lahan tersebut.

“Yang kami tahu dalam masalah ini, perwakilan warga tidak diajak rembug. Malah anehnya kebanyakan pejabat dari luar daerah,” ujarnya.

Terpisah, Asisten 1 Sekda Brebes, Suprapto SH, kepada BREBESNEWS.CO, di ruangan kerjanya Kamis (13/2) mengaku telah memediasi permasalahan lahan tersebut. Pemkab, katanya, hanya mamfasilitasi pihak Perhutani Balapulang, PSDA Pemali-Comal Kejari Slawi selaku pengacara negara agar dicapai solusi yang terbaik tanpa merugikankepentingan warga masyarakat.

“Sudah ada keterangan dan kesepakatan resmi, tanah itu memang dinyatakan milik Perhutani. Dasarnya, surat Gubernur yang dikeluarkan tahun 1988-an,” terang dia.

Suprapto merunut, persoalan kepemilikan lahan di Blok Bleberan sudah terjadi puluhan tahun silam antara PSDA dan Perhutani hingga berakibat pada dobelnya pembayaran SPPT, antara Perhutani dan warga sebagai pengguna lahan PSDA.

“Namun, kami tetap berharap agar masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber penghidupan, ada sekitar 500-an orang yang menggantungkan hidupnya dari lahan di sana,”jelasnya. (HENDRIK)

Posted in: Serba Serbi