BrebesNews.Co 30 March 2014 Read More →

38 Investor Lokal dan Investor Asing Terganjal Perda RTRW Brebes

Perda 01

BREBESNEWS.CO -Sedikitnya 38 calon Investor Lokal dan Investor Asing yang masih menunggu arah kebijakan atau kepastian Pemerintah Kabupaten Brebes terkait kesiapan dalam pembangunan daerah industri.

ke 38 Para calon Investor tersbut, saat ini telah siap merealisasikan pembangunan pabriknya, tetapi terbentur oleh aturan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Wilayah nomor 2 tahun 2011 tahun 2010 – 2030.

Calon investor tesebut antaranya PT.Sun Hope, PT.Java Prima Conveed, PT. Star Camtex, PT Ghoni Persada serta Perusahaan Propety atau Perumahan seperti Safir Grup, PT Graha Bintang Mas, PT Yogaswara, CV Bintang Permata dan lainnya.

Terhambatnya perijinan para Investor ini, terungkap dalam isi materi seminar tentang Efektifitas Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 2 tahun 2011 Kabupaten Brebes tahun 2010-2030, yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kelompok Kerja Brebes Rabu, 26 Maret lalu, di Aula sekertariat DPRD Brebes. Seminar dihadiri para tokoh LSM, wartawan, Camat perwakilan Pengusaha dan utusan Kadin Pusat.

Lebih lanjut dalam isi materi ini mencontohkan PT Ghoni Persada yang saat ini perijinannnya terkatung-katung. PT yang bergerak di bidang sektor Gas dan Perbengkelan, mempunyai rencana pendirian SPPBE dan retester di atas tanah seluas 1.200 M2.

Saat mengajukan ijin PT tersebut ber-argumen bahwa tanah yang ditempati merupakan zona persawahan yang tidak produktif, yang oleh Perda masuk dalam Tata Ruang Wilayah Industri. Namun pada perjalanannya tiba-tiba banyak dibangun pemukiman penduduk yang tentunya belum ber-IMB. Akibatnya, perijinan yang disampaikan menjadi terganjal, meski pada perjalannya perusahaan tersebut di dukung masyarakat, Aparat Desa dan pihak Kecamatan yang menyatakan tanah yang akan dipakai pendirian pabrik merupakan tanah tidak Produktif.

Hal sama juga diungkapkan utusan dari Perusahaan Pengembang Shafir Grup. Menurut utusan tersebut, dalam penyampaiannya di seminar mengatakan, dalam Perda Tata Ruang Wilayah di komplek Islamic Center untuk pemukiman. Namun ketika Grupnya mendirikan Usaha Pemukiman justru tidak dapat ijin, karena menurut tafsir Pemerintah Daerah untuk areal perkebunan.

Sementara itu, Taufiqurohman Syahuri dari Komisi Yudisial (KY) yang diundang sebagai pembicara mengatakan, Perda yang tidak efektif pelaksanaanya bisa di Judical Review, atau peninjauan tafsir ulang, ke pihak Mahkamah Konstitusi. Apakah Perda itu masih bisa diberlakukan atau perlu diperbaiki atau dibahkan dibatalakan

“206 Perda yang tidak Pro Investasi di beberapa Daerah telah dibatalkan oleh Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya dalam waktu dekat 200 lagi Perda yang dianggap tidak Pro Investasi juga akan dibatalakan,” ujar anggota KY yang sali putra Kabupaten Brebes ini.

Drs. Ratim selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Brebes yang juga hadir menjadi pembicara mengatakan, Regulasi yang menghambat iklim Investasi antaranya ketidaksingkronan (ketidaksesuaian) perturan yang di buat Pemerintah Daerah dengan Insatnsi vertikal lainnya seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Asisten I Drs. Suprapto yang mewakili Bupati Brebes menyatakan pada intinya Pemerintah Brebes terbuka untuk jenis Investor. Pihaknya kini terus berupaya menyingkronkan regulasi yang ada lewat Perda dengan pihak BPN, melalui BKRD atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (AFIF.A)

Posted in: Pemerintahan