BrebesNews.Co 20 May 2014 Read More →

Proyek DAK Pendidikan Belum Di bayar, Bupati Idza Terancam Dipidanakan

idza

Bupati Brebes, Idza Priyanti SE

BREBESNEWS.CO – Sedikitnya 20 rekanan penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Brebes siap memindanakan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE. Langkah itu ditempuh menyusul upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Brebes terkait proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2012 yang belum dibayarakan senilai Rp 2,3 miliar dinilai bertele-tele. Pemkab Brebes sebagai tergugat dalam prosesnya juga terkesan mengulur-ulur waktu.

“Sesuai edaran Makamah Agung (MA) proses perdata ada batasan waktunya, yakni 6 bulan. Jika para tergugat terus mengulur-ulur waktu hingga melampaui batasan aturan ini, kline kami sepakat untuk mengambil langkah hukum lain dengan memidanakan Bupati Brebes sebagai penanggung jawab,” tandas Tobidin SH, selaku Kuasa Hukum 20 rekanan pelaksanan proyek DAK Pendidikan tahun 2012 yang belum dibayarkan, Selasa (20/5).

Seperti yang diinformasikan sejumlah rekanan penyedia jasa konstruksi di Brebes mengajukan gugatan perdata terkait belum dibayarkannya proyek DAK Pendidika tahun 2012 senilai 2,3 miliar rupiah, yang telah mereka kerjakan.

Pekerjaan antaranya maliputi rehab sedang ruang lokal, rehab berat ruang kelas dan pembangunan perpustakaan hingga kini belum dibayarkan karena tidak masuk dalam Daftar Priorias Anggaran (DPAK). Kondisi demikian memyebabkan rekanan rugi besar karena pekerjaan sudah diselesaikan.

Tobidin mengatakan, indikasi bertele-tele serta mengulur waktu yang dilakukan tergugat nampak pada sidang pembuktian dan sidang dengan materi lainnya. Padahal sesuai edaran Makamah Agung batasan gugatan perdata selama enam bulan.

“Saat ini baru berjalan empat bulan. Jika ini terus bertele-tele, kami kemungkinan besar akan ambil upaya hukum lain melalu pidana,” ujarnya, usai mengikuti sidang perdata di PN Brebes.

Menurut dia, kliennya wajar saja kecewa, karena mereka sudah menunggu pencairan hampir dua tahun. Pada prinsipnya, para kiennya hanya ingin proses hukum perdata itu cepat diselesaikan. Namun kenyataannya, Pemkab melalui kuasa hukumnya terkesan bertele-tele. Itu sangat terlihat saat proses sidang perdata dengan agenda pembuktian.

Proses sidang sudah berlangsung tiga kali tetapi selalu ditunda. Padahal pihak tergugat melalui kuasa hukumnya menghendaki adanya pembuktian bersama, tetapi kenyataannya mereka justru tidak siap dengan bukti yang dikantongi.

“Hari ini (kemarin-red) agenda sidangnya masih pembuktian. Ini sudah tiga kali ditunda dan penundaan kali ini karena tergugat melalui kuasa hukumnya tidak siap dengan barang bukti dan dilanjutkan Jumat (23/5). Sesuai kesepakatan pada sidang sebelumnya, hari ini (kemarin-red) dilakukan pembuktian bersama tetapi malah ditunda kembali,” terangnya.

Sementara itu, kuasa hukum Pemkab Brebes, Fajar Ari Sadewo SH mengatakan, tidak ada yang menunda karena proses persidangan terus berjalan. Jika ditunda maka tidak ada proses persidangan. Selama sidang dilaksanakan pihaknya hadir, namun buktinya yang belum lengkap. “Kalau ditunda menurut versi saya, saya tidak hadir dalam sidang, saya membolos atau tidak memberi tahu sehingga sidang tidak dilaksankan,” terangnya.

Terkait upaya hukum pidana, Fajar menegaskan, silahkan itu hak. Pihaknya sebagai kuasa hukum tidak pernah menghalang-halangi hak setiap warga negara.

“Silahkan itu kan hak setiap warga negara,” ujar Fajar. (HENDRIK)

Posted in: Pemerintahan