BrebesNews.Co 13 June 2014 Read More →

Kepala BKD Brebes : Angka Kredit Jadi Tolok Ukur Kinerja PNS Fungsional

sosialisasi PAK2

Kepala BKD Brebes beserta anggota BKN saat memberi sosialisasi tentang Penetapan Angka Kridit bagi PNS Fungsional di gedung IDI jalan Taman Siswa

BREBESNEWS.CO -Angka kredit jabatan fungsional kependidikan hendaknya menjadi tolok ukur kinerja, bukan ukuran untuk menambah penghasilan. Pencapaian angka kredit yang tinggi dengan penghargaan berupa kenaikan jabatan, pangkat dan sertifikasi hendaknya berkorelasi dengan output anak didik yang berkualitas.

Demikian diharapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Brebes Dra Hj Lutfiyatul Latifah saat sosialisasi penetapan angka kredit bagi PNS jabatan khusus untuk menunjang kenaikan pangkat, di Gedung IDI Jalan Taman Siswa Brebes, Jumat (13/6/2014).

Menurut Lutfiatul, banyak guru yang lalai kewajiban mendidik siswanya akibat terlalu banyak mengurus angka kredit dan terbuai oleh sertifikasi. Sikap ini yang menjadikan masyarakat bertanya-tanya, kalau penambahan penghasilan tidak sejalan dengan peningkatan kinerja.

“Mari tunjukan, kalau peningkatan kesejahteraan bisa meningkatkan pula kualitas kinerja dan kualitas peserta didik,” harapnya.
Namun demikian, lanjutnya, tidak sedikit guru yang gagal atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pengajuan angka kreditnya. Karena ketidaktahuan dan kurangnya semangat memenuhi persyaratan pengajuan angka kredit. Untuk itu, perlu disosialisasikan terus Penilaian Angka Kredit (PAK) yang pada tahun 2014 mengalami perubahan.

Sosialisasi diikuti 50 Kepala UPTD, Pengawas, Penilik dan Kepala Sekolah se Kabupaten Brebes. Mereka diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada para guru dilingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga dapat memberikan usulan PAK yang baik dan benar.
Sosialisasi disampaikan Kepala bidang mutasi Dra Anjaswari Dewi MM dan Kasi Mutasi III Subarjo SH Kantor Regional I Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yogyakarta.

Dewi menjelaskan, penetapan jabatan dari angka kredit memiliki empat tingkatan yakni tingkat ahli Pertama untuk guru, penilik, pengawas, pamong belajar yang memiliki pangkat III/a – III/b. Tingkat Ahli Muda (III/c-III/d), tingkat ahli Madya (IV/a-IV/c) dan tingkat ahli Utama (IV/d-IV/e).

Yang perlu dicermati adalah bagaimana guru, pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar meraih nilai dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Presentasi Ilmiah bagi guru madya yang akan naik pangkat ke guru utama IV/d dan Pembuatan Karya tulis Ilmiah serta Penilaian Kinerja Guru dalam bentuk paket kerja.

“Perlu disikapi, seluruh guru harus mampu membuat karya tulis sebagai penuangan ide-ide kreatif dan mencari kendali dari kendala yang dihadapi di dalam kelas maupun ruang kelas,” papar Dewi,

PNS, lanjutnya, tidak bisa mengajukan keberatan karena penetapan angka kredit bersifat final. Untuk itu, pengajuannya harus benar-benar kongkrit dan matang. Di samping itu dalam rekrutmen Tim Penilai Angka Kredit harus orang-orang yang kompeten yang mampu bekerja secara cermat, teliti, obyektif, total dan komit.

Dewi menandaskan, jabatan fungsional bagi guru, Penilik Sekolah dan Pamong Belajar ada sanksi yang harus ditanggung. Antara lain diberhentikan dari jabatan katena dijatuhi hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Guru yang tidak memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu, maupun guru BK yang tidak memenuhi tugas mengampu bimbingan konseling minimal 150 siswa pertahun, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan yang diterimanya setelah yang bersangkutan memperoleh dan menggunakan PAK tersebut. (ILMIE)

Posted in: Pemerintahan, Pendidikan