BrebesNews.Co 18 July 2014 Read More →

Dugaan Korupsi Bansos 50 Anggota Dewan Diambil Alih Kejati

bansos

Gambar ilustrasi

BREBESNEWS.CO -Dugaan korupsi bantuan sosial 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes, tahun 2009-2014 yang di adukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Tengah, penanganannya diambil alih Kerjaksaan Tinggi Jawa Tengah. Demikian dinyatakan sekertaris GNPK Brebes Slamet Dhlofir SE, kepada BREBESNEWS.CO, Jumat (18/7/2014).

Slamet Dhlofir menyatakan hal tersebut, seperti informasi yang di dapat di kantor Kejari Brebes

“Untuk penanganan dugaan korupsi anggota dewan diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, namun pemeriksaannya tetap di kantor Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) Brebes,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, pelimpahan kasus ke Kejati Jawa Tengah itu dimungkinkan, karena surat pengaduan GNPK, bukan saja dilaporkan ke pihak Kejari Brebes semata, namun tembusan juga ke pihak Kejaksaan Agung.

“Sebagai bentuk dugaan penyimpangan dana rakyat, tetap akan kami (GNPK) kawal untuk bisa dituntaskan kasusnya dan bila memang benar, agar pelakuu penggunaan bansos bisa di beri ganjaran berupa hukuman,” tandas Slamet lagi.

Berdasar informasi yang didapat, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap penyimpangan bansos sudah hampir 30 anggota dewan dan saksi-skasi penerima yang sudah di periksa. Menurut Slamet pemeriksaan menggunakan metode sampling, jadi tidak harus mendetail.

“Dari pengawalan dan pengamatanan GNPK Kabupaten Brebes, pemeriksaan sudah ada sekitar 30 orang yang dipanggil. Pemeriksaan dengan menggunakan metode sampling agar tidak memakan banyak waktu,” ungkap Slamet seperti yang diterangkan pihak Kejari Brebes.

Sekedar kilas balik, 50 anggota dewan Brebes tahun 2009-2014 dilaporkan oleh GNPK Jateng terkait dugaan penyelewengan dana aspirasi bantuan sosial (Bansos) dari APBD 2011.

Dugaan tindak pidana korupsi terhadap seluruh anggota dewan atas pengaduan dari masyarakat tersebut, menyebutkan terdapat kerugian negara sekitar Rp 4.915.700.000.

GNPK Jateng lewat ketuanya Basri Budi Utomo menjelaskan, modus dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh seluruh anggota dewan itu, yakni meski pencairan bansos yang diterima lembaga/yayasan sosial masyarakat ke rekening dalam jumlah nominal sesuai proposal pencairan.

Setelah pencairan, penerima bansos diminta menyetor sebesar 20 persen sampai dengan 50 persen dari nominal bantuan kepada oknum anggota DPRD Kabupaten Brebes, masing-masing sesuai dana aspirasi yang disampaikan. (AFiF.A)

Posted in: Serba Serbi