By 22 September 2014

3 Anggota LSM Masjaka Demo Tolak Pilkada di Pilih DPRD

Foto0729

3 orang anggota LSM Masjaka demo di sekertariat DPRD Brebes tolak pilkada di pilih lewat anggota dewan

BREBESNEWS.CO – 3  orang anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masjaka, Senin siang (22/9/2014) di depan gedung paripurna sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes melakukan demo. ke 3 orang pendemo yakni Aris As Saad, Mahfudin dan Hadi menyatakan menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) di pilih anggota dewan.

Demo dilakukan dengan membuat poster penolakan yang berbunyi, DPRD MILIH BUPATI, KUNOOOO, MENANG WENANG KALAH NGALAH, PILKADA LANGSUNG KITA DUKUNG, PILKADA LANGSUNG TETAP BERLANGSUNG dan JANGAN TAMBAH REKENING DPRD dengan PILKADA TAK LANGSUNG.

Aris As Saad atau biasa dipanggil akrab Hada, dengan orasinya menyerukan kalau Pilkada dipilih dewan, akan berakibat kepala daerah yang terpilih akan merasa tersandera. Hal ini terbukti saat pemilihan lewat dewan, bupati Brebes Indra Kusuma harus berurusan dengan hukum dan di penjara.

“Ini terbukti, karena dengan pilkada lewat DPRD, bupati yang jadi akan merasa terpasung dalam menjalankan kepemimpinannya. Bupati juga dalam pengambilan keputusan-keputusannya harus ber-orientasi pada kepentingan dewan,” teriak Hada.

Selain itu menurut Hada pilkada tidak langsung akan memasung demokrasi, yang mana masyarakat kecil yang punya potensi, sangat mustahil bisa berkiprah dalam pimpinan daerah.

“Dengan pilihan lewat rakyat, kita juga bisa mempunyai wakil bupati yang memang benar-benar dari rakyat jelata seperti wakil bupati Narjo,” ujar Hada mencontohkan.

Cahrudin dari fraksi PDIP Brebes yang sempat datang menyaksikan orasi tersebut menyatakan dukungannya atas langkah LSM yang menginginkan pilkada di pilih rakyat.

Sementara itu Hery Fitriyansyah dari Partai Demokrat yang juga hadir menyaksikan tidak bisa berkomentar banyak. Menurutnya itu kebijakan pusat, jadi DPRD di daerah hanya mengikuti mekanisme pusat.

Seperti diketahui, tanggal 25 september ini akan disahkannya UU Pilkada. Sejumlah partai khususnya yang tergabung dalam partai koalisi merah putiih menghendaki pilkada di pilih tidak langsung, yakni lewat DPRD. Namun dari partai pengusung Jokowi-JK menghendaki pilkada di pilih langsung. (AFiF.A)

Posted in: Politik