BrebesNews.Co 9 November 2014 Read More →

Harapan Baru Anak-anak Brebes….(?)

Foto053

Oleh : Muhamad Fathu Rozak

(Penulis adalah pendamping Forum Anak Kecamatan Sirampog, dan tercatat Sebagai mahasiswa Pascasarjana Institut PTIQ JAKARTA)

Anak adalah “buah hati”, demikian ungkapan masyrakat Indonesia pada umunya dalam mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara dimasa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Karena bagaimanpun juga di pundak anak-anaklah suatu bangsa menumpukan nasibnya dimasa yang akan datang.

Semakin moderen suatu negara, seharusnya semakin besar perhatianya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Yang meliputi berbagai asfek kehidupan, yanitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum.

Barda Nawarwi Arief, 1998:155 menyatakan, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asai anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum anak dapat memiliki berbagai aspek, yaitu (a) perlindungan teradap hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (C) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya (baca;Brebesnews.co.29 0ktober 2014 ) Peraturan daerah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (PA) telah disahkan oleh pemerintah kabupaten Brebes, bahkan saat ini pemerintah kabupaten Brebes bekerjasama dengan dinas terkait seperti Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BKBPP ) kabupaten Brebes sudah memulai mensosialisakanya kepada masyrakat umum.

Peraturan daerah ini dirumuskan dan di dorong setelah banyaknya kasus – kasus yang terjadi terhadap anak. seperti kasus kekerasan terhadap anak, penelataran, tindak asusila, eksploitasi dan masih banyak kasus – kasus yang lain yang sering terjadi dan banyak menimpa pada anak khususnya dikabupaten Brebes,

Aturan baru harapan baru inilah yang terbesit didalam benak masyarakat pada umumnya, khususnya kalangan masyrakat yang peduli tentang hak – hak serta nasib anak. tentunya dengan adanya peraturan daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Brebes ini menjadi harapan baru bagi anak – anak khususnya yang tinggal di daerah Brebes.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak – hak anak yang di manifestasikan dalam peraturan daerah yang telah diterbitkan harus dimaknai sebagai suatu gerakan bersama dalam proses pencegahan dan penangulangan atas berbagai kasus yang terjadi terhadap anak – anak.

Kerjasama Pemda

Pemerintah daerah harus mampu bekerjasama dengan semua elemen yang ada, baik dikalangan bawah bahkan sampai pada pemerintah pusat. Sehingga benar – benar berdampak pada terwujudnya perlindungan anak serta ada jaminan kehidupan yang layak bagi anak.Terlebih dalam wacananya pemerintah pusat pun hendak serius dalam melakukan upaya – upaya yang berkenaan dengan hal tersebut.

Jauh sebelum peraturan daerah No 4 tahun 2014 dicanangkan oleh pemerintah kabupaten brebes, Negara Indonesia telah memiliki dan menerbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan anak. (baca;hukum perlindungan anak indonesia, KPA) Yakni undang – undang kesejahteraan anak No 4 tahun 1979. Yang didadalamnya mengamanatkan tentang begitu banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak di indonesia dan berhubungan dengan berbagai bentuk kasus dan masalah di bangsa kita.

Kesadaran dan kebutuhan pada aturan dan kebijakan pemerintah dirasakan oleh banyak pihak yang bergerak dibidang perlindungan anak. Perhatian mereka kemudian dilanjutkan dengan mengajak pemerintah merumuskan dan menerbitkan undang-undang yang dijadikan payung hukum bagi perlindungan anak-anak di indonesia.

Kemudian setelah pemerintah indonesia menyepakati konvensi hak anak dan dilanjutkan dengan ikut maratifikasinya. Kebijakan ini berdasarkan kepada putusan presiden nomor 36 tahun 1990. Kemudian dirumuskanlah undang – undang perlindungan anak, hingga diterbitkan dan disahkannya undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kini undang – undang No. 23 tahun 2002 telah disosialisakian dan dilaksanakan oleh pemerintah indonesia dan pihak – pihak yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Tentunya undang – undang ini menjadi semacam penguat bagi keberadaan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak. jika undang – undang No. 23 tahun 2002 dan peraturan daerah No. 4 tahun 2014 ini mampu dijalankan dengan baik maka harapan – harapan baik dari pemerintah daerah, masyrakat serta pihak –pihak yang peduli dengan Anak akan terwujud.

Bahkan bukan hal yang mustahil kesejahteraan anak dikabupaten brebes ini akan bisa terpenuhi baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (*)

Posted in: Opini