BrebesNews.Co 2 December 2014 Read More →

Gagalnya Lelang Alat Peraga Senilai 23,5 Milyar Diduga Sudah di Setting

dak

Ilustrasi

BREBESNEWS.CO- Gagalnya lelang pengadaan alat peraga senilai total Rp 23,5 miliar (seperti yang beritakan di media online BREBESNEWS.CO, Minggu (30/11/2014) kemarin), diduga sudah direncanakan atau di setting. Hal ini bisa dibuktikan dengan masuknya mata anggaran serupa dalam RAPBD tahun 2015 mendatang.

“Di draft RAPBD, anggaran dari DAK ini sudah dialokasikan. Apakah ini sudah disetting atau kebetulan belaka, memang cukup aneh dan mengundang kecurigaan,” tukas Andi Dito salah satu peserta lelang, Selasa (2/12/2014).

Andi mengungkapkan, selain tidak memenuhi aspek transparansi terkait dengan tahapan lelang yang normatif, gagalnya lelang alat peraga pendidikan ini juga menjadi tanda tanya besar. Sebab, hingga kini peserta lelang tidak mengetahui pasti penyebab tidak munculnya pemenang. Bahkan, kegiatan itu selalu terulang setiap tahun hingga berakibat pada kerugian masyarakat.

“Kalau aneh ya memang aneh, kami tidak menuding negatif kepada panitia atau pihak terkait. Tapi kalau selalu gagal tanpa transparansi ini juga menjadi tanda tanya besar, mestinya kan dijelaskan penyebabnya pada poin mana, apakah peserta tidak ada yang memenuhi syarat administrasinya, atau syarat teknisnya. Sampai sekarang belum ada penjelasan,” tandas dia.

Dugaan lelang itu diseting untuk gagal, menurut Andi, ada informasi anggaran tersebut akan dialihkan untuk kegiatan lainnya tahun depan. Itu juga dinilai menyalahi aturan dan kewenangan mengingat anggaran DAK itu kegiatan yang berasal dari pengajuan proposal yang harus dikerjakan sesuai proposal awalnya.

“Saya kira baik panitia maupun pengguna anggaran itu tidak bodoh, mereka sudah bersertifikat dan tahu aturan, mana kedudukan payung hukum sesuai dengan hierarkinya. Sehingga, jangan asal-asalan juga,” ulasnya.

Sementara itu, praktisi hukum Hendro Budiyanto SH menengarai gagalnya itu sudah menimbulkan kerugian imaterial yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya kalangan dunia pendidikan. Pasalnya, sejak tahun 2010 lelang tersebut selalu gagal hingga terakumulasi kerugiannya selama lima tahun bagi masyarakat. Mereka yang semestinya bisa menikmati dan memanfaatkan fasilitas tersebut selalu tidak terpenuhi haknya.

“Kalau memang disetting ini berarti ada dugaan penyalahgunaan wewenang dari pejabat terkait. Ini sudah bisa masuk pada ranah hukum pidana khusus sifatnya pengaduan bisa dari peserta atau masyarakat pendidikan yang memang paling dirugikan selama lima tahun.”

“Kalau bicara secara sederhana mestinya, acuannya itu ada di Keppres No 70 tahun 2012. Manakala syarat administrasinya, syarat teknisnya, terpenuhi ya tinggal muncul pemenang lelang. Kok ini juga janggal masa selalu gagal, dan ini terulang,” tegas Hendro (HENDRIK)

Posted in: Pendidikan