BrebesNews.Co 14 January 2015 Read More →

Jangan Main-main Dengan Dunia Maya

jjjj

oleh; Ahmad Syarifudin

Kecepatan informasi dan teknologi saat ini semakin pesat, kemajuan ini haruslah juga sepatutnyadibarengi dengan pemanfaatan yang bijak jika tidak mau menjadi ‘korban’ jeratan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selanjutnya.

Beberapa bulan yang lalu masyarakat Indonesia di hebohkan dengan berbagai macam kasus yang mencekik warga sipil atas dasar penyalahgunaan UU ITE, jelas teringat kasus yang menjerat Florence Sihombing, mahasiswi pascasarjana UGM yang di pidanakan atas dasar kicauanya menghina masyarakat kota Yogyakarta dijejaring sosial path.

Di Jakarta juga beberapa bulan lalu kasus yang sama di alami oleh Muhammad Arsyad (MA) warga Penjaringan, Jakarta tersebut di pidanakan atas tuduhan menghina presiden yang baru saja di lantik yaitu Joko Widodo.

Dan tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serupa akan terus berlanjut, baik mencuat skala nasional maupun terpendam di daerah, jika tidak adanya pendidikan dan kesadaran dari masyarakat tentang etika penggunaan dunia maya.

Memahami UU ITE

Maraknya masyarakat sipil yang menjadi korban ‘keganasan’ undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah semakin mengkhawatirkan.Dengan dalih kebebasan terkadang masyarakat terjebak menganggap ekspresi berpendapat yang mereka ‘kicaukan’ di media sosial adalah bebas tanpa batasan, imbasnya tidak sedikit alih-alih melampiaskan unek-unek di media sosial malah berujung pada penahanan.

Sekarang sudah saatnya masyarakat ‘melek’ dengan cara memahami maksud dan tujuan terciptanya UU ITE sehingga masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan jejaring sosial yang dimiliknya.

Secara umum UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas setiap kegiatan yang memanfaatkan saran internet sebagai medianya.

Sedangkan menurut wikipedia Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Artinya, setiap transaksi yang terjadi di dunia maya berupa transaksi dan tanda tangan digital itu, bisa menjadi alat bukti yang sah di pengadilan, karena UUITE bertujuan mengakomodir kebutuhan para pengguna internet dan masyarakat pada umumnya, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang nyata.

Perlu Pembenahan

Dunia maya adalah arena publik yang siapapun bebasmenggunakan, akan tetapi kebebasan itu ternyata berbenturan dengan norma dan aturan yang tertampung dalam UU ITE, sehingga acapkali menimbulkan polemik dan was-was tersendiri bagi mereka yang gandrung berselancar didunia maya. Karena ada beberapa pasaldalam UU ITE yang diduga ‘berwajah ganda’ maksudnya tidak memberikan kepastian yang jelas.

Beberapa pasal yang terindikasi rancu terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dan Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal diatas ini menciptakan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut mengatur sanksi hingga enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar untuk dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun hukuman itu jauh lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana yang sama namun diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indikasi Pelanggaran sama, akan tetapi sanksi yang berlaku berbeda, inikan membingungkan.

Terlepas dari semua itu, maksud dari pemerintah patut di apresiasi dengan menciptakan regulasi norma dan aturan dalam menggunakan dan mengakses dunia maya. Walaupun pemerintah dituntut perlu mengkaji ulang dan melakukan pembenahan beberapa pasal yang memuat peran ganda dan tidak memberikan aturan yang jelas, sehingga kebebasan masyarakat tidak dikebiri tanpa kepastian hukum yang pasti.

Dunia maya memang tempat yang nyaman untuk melampiaskan gagasan maupun permasalahan, akan tetapai tidak lantas kemudian menjadi pembenar menggunakan dunia maya seenaknya sendiri dengan melakukan hal-hal yang di luar batas norma dan aturan yang berlaku.

Dengan adanya UU ITE yang disahkan 25 maret 2008 ini setidaknya memberikan aturan dan cara main dalam menggunakan fasilitas dunia maya, sehingga masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dan dewasa dalam menggunakan fasilitas tersebut. Semoga (*)

Ahmad Syarifudin
Lahir di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Brebes
Sekarang tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No Hp : 0857-8612-7168

Posted in: Opini