BrebesNews.Co 8 January 2015 Read More →

Puluhan Warga Songgom Nglurug Kantor Bupati Pertanyakan Hak kelola Tanah Perhutani

Foto0876

Para petani Desa Songgom penggarap lahan Perhutani melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Brebes

BREBESNEWS.CO – Sedikitnya sembilan puluh petani penggarap warga Dukuh Bleber Desa Songgom Kecamatan Songgom, Kamis pagi (8/1/2015) nglurug ke kantor Sekertariat Bupati Brebes. Mereka yang terdiri dari bapak-bapak dan beberapa ibu-ibu datang ke kantor Bupati hendak menanyakan nasib yang dialaminya perihal sengketa dengan pihak Perhutani. Mereka berdalih tanah yang ditempati untuk bercocok tanam adalah tanah negara yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran warga.

Dengan berbagai spanduk dengan bertuliskan ‘ JANGAN RUSAK PENGHIDUPAN KAMI ‘. ‘TANAH AIR KAMI BUKAN MILIK PENJAJAH BELANDA dan ‘LINDUNGI HAK KAMI’. Mereka melakukan beberapa tuntutan agar Perhutani membolehkan tanah yang ditempatinya untuk bercocok tanam tidak di usik kembali. Pasalnya tanah hutan yang berjumlah sekitar 227 hektare itu sudah ditempati penduduk sejak lama dan turun temurun.

“Kami ingin mengadu ke Bupati agar bisa memberi kebijaksanaan soal pertanian yang dilakukan warga di tanah Dukuh Bleber Desa Songgom yang di klaim milik Perhutani,” ujar Pudin perwakilan warga.

Pudin mengaku sejak dipermasalahkannya kepemilikan lahan pertanian yang mereka tempati, petani di Dukuh Bleber merasa resah.

Usai orasi, selanjutnya perwakilan warga yakni Karsa, Komar, Khodim, Kasan dan Sohidin di terima Asisten I Drs Suparpto. Selain warga juga turut mendampingi penasihat hukum warga Wimbo SH dengan didampingi personil dari GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Brebes Slamet Dlofir.

Usai pertemuan Sohidin menjelaskan bahwa tuntutan warga adalah agar petani penggarap di Dukuh Bleber  masih bisa mengelola lahan Perhutani. Pasalanya lahan tersebut sudah di garap puluhan tahun yang lalu.

Mereka mendatangi kantor Bupati karena ada sengketa dengan pihak Perhutani yang ingin menguasai tanah tersebut. Akibat sengketa itu para petani yang sedang menanam tebu dan sudah ada MoU dengan PG Jatibarang terpaksa tidak memperoleh pupuk karena ada intervensi pihak Perhutani. Padahal menurut mereka selama ini pihaknya selalu membayar SPT (Surat Pajak Tahunan) sebagai bukti pengelolaan lahan.

“Untuk itu kami datang kesini meminta pemerintah daerah bisa membantu warganya agar tidak di usik lagi dalam bercocok tanam,” ujar Sohidin.

Sementara itu berdasarkan keterangan penasihat hukum warga Wimbo SH, dalam pertemuan itu Pemda Brebes tidak keberatan warga menanami tanah yang kini menjadi sengketa dan masuk ke ranah hukum. Menurut Wimbo Pemda mempersilahkan petani menanami tanahnya sembari menunggu proses hukum yang masih berjalan.

“Intinya dari Pemda Brebes lewat asisten I mempersilahkan petani menanami tanah yang diklaim milik Perhutani tersebut hingga ada keputusan hukum yang sedang berjalan itu terselesaikan,” tandas Wimbo. (AFiF.A)

Posted in: Serba Serbi