BrebesNews.Co 25 March 2015 Read More →

Di Brebes, Bayar Pajak Cepat, Hadiah Motor Menanti

Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan PBB sektor perdesaan  dan perkotaan

Kegiatan Sosialisasi dan pembinaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan

BREBESNEWS.CO – Guna memberikan rangsangan kepada masyarakat Wajib Pajak (WP) agar dapat membayar pajak tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo, Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan (DPPK) kabupaten Brebes menyediakan hadiah Sepada Motor serta hadiah lainnya.

Hadiah hadiah tersebut juga berlaku kepada desa yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan dengan cara diundi.

“Undiannyapun akan dilakukan dihadapan notaris dan yang mendapatkan kesempaytan undian yakni wajib pajak yang membayar sebelum 30 juni 2015 dan bagi desa yang melunasi sebelum jatuh tempo atau sebelum tanggal 31 Agustus 2015 mendatang,” ujar Salamun SIP selaku Kasi pendataan penetapan dan keberatan DPPK kabupaten Brebes, saat kegiatan Sosialisasi dan pembinaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan kabupaten Brebes tahun 2015, Rabu (25/3/15) di aula balaidesa Dukuhturi Bumiayu.

Saat ini, kata Salamun, baku pajak untuk kabupaten Brebes senilai Rp. 24.478.428.717,- dengan wajib pajak sebanyak 906.927 orang. Oleh karena itu pihaknya juga akan memberlakukan sistem bagi hasil dari perolehan PBB dan pajak retribusi tersebut untuk desa, dengan prosentase 40 persen untuk desa dan 60 persen untuk Kabupaten.

“Itupun yang 60 persennya lagi akan kami bagi lagi secara merata untuk semua desa yang ada di kabupaten Brebes,” jelas Salamun.

Ketidakakuratan data SPPT

Acara yang dihadiri oleh para kepala desa yang berasal dari kecamatan Tonjong, Sirampog, Bumiayu dan Paguyangan itu dimanfaatkan oleh beberapa kepala desa untuk menanyakan persoalan dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam hal pelunasan PBB.

Seperti halnya Roni Kades Kalinusu Bumiayu menyampaikan bahwa saat ini masih saja ditemukan ketidak akuratan data yang terdapat pada Surat Perintah Pajak Terhutang (SPPT). Ketidak akuratan data itu diantaranya salah data, salah alamat, terjadi ganda kepemilikan/double data.

“Hal ini kerap sekali membuat pemerintah desa sebagai ujung tombak malah menjadi ujung tombok guna melunasi PBB, sehingga kami lebih memilih untuk tidak melunasi dengan mengumpulkan SPPT yang tidak akurat yang nilainya cukup fantastis,” ungkap Roni. (DHANI_Bumiayu)

Posted in: Serba Serbi