BrebesNews.Co 3 March 2015 Read More →

Reses, Agung Widyantoro Sosialisasikan UU Pilkada

Reses H. Agung Widyantoro SH MSi Anggota FPG DPR MPR  RI

Reses, H. Agung Widyantoro SH MSi Anggota FPG DPR-RI tengah melakukan sosialisasi soal Pilkada di depan ratusan konstituen.

BREBESNEWS.CO -Agung Widyantoro, anggota DPRRI yang duduk di komisi 2, dan membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum, dalam acara kegiatan resesnya memberikan sosialisasi dan memaparkan tentang revisi Undang-undang pilkada.

Kegiatan reses dilaksanakan di desa Kretek Kecamatan Paguyangan, Selasa (3/3/15).

Di depan ratusan konsituennya, Agung menjelaskan soal Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 yang telah disahkan menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2015.

“Tetapi apabila dipaksakan untuk dilaksanakan di 204 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 2015 ini, dengan menggunakan perpu yang sudah menjadi UU itu diyakini akan menimbulkan banyak masalah. Oleh sebab itu kami bersama komisi 2 secara maraton menggodog revisi UU pilkada dan pemerintah daerah,” ujar Agung.

Menurutnya, di dalam UU pilkada ini ada 13 poin yang akan direvisi, diantaranya adalah mengembalikan penyelanggara pilkada kepada KPU dan Bawaslu.

“Untuk syarat pendidikan bagi calon Gubernur dan Bupati/Walikota paling rendah SLTA atau sederajat. Lalu syarat usia calon Gubernur paling rendah 30 tahun dan calon Bupati/Walikota berusia paling rendah 25 tahun,” jelas Agung.

Kemudian untuk tahapan Uji Publik dihapus namun dinyatakan harus dilakukan secara demokratis. hal tersebut dengan alasan bahwa urusan-urusan yang menyangkut komitmen, integritas, dan kompetensi dari calon itu adalah tanggung jawab yang mencalonkan.

“Ini juga berlaku untuk calon perseorangan atau calon independen,” tambah anggota DPRRI dari dapil 9 ini.

Selanjutnya kata Agung, syarat dukungan KTP untuk calon perseorangan naik 3,5 persen. Lalu Pemenang Pilkada adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. I

“ni berarti Pilkada yang akan dilaksanakan kedepannya hanya akan berlangsung satu putaran. Pertimbangannya adalah untuk efisiensi, selain itu dengan syarat dukungan yang sudah dinaikkan maka sesungguhnya para calon kepala daerah dianggap sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup,” pungkas Agung yang juga mantan Bupati Brebes ini. (DHANI_Bumiayu)

Posted in: Politik