BrebesNews.Co 9 April 2015 Read More →

Soal Janji Dana Talangan Bupati, Dewan Pendidikan Merasa Diping-Pong

gol

Wijanarto

BREBESNEWS.CO – Janji Bupati Brebes Idza Priyanti yang mau menalangi dana Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Januari lalu, hingga kini ternyata belum terealisasi. Akibat  kejadian ini, kegiatan Dewan Pendidikan nyaris tak bisa berjalan.

“Hingga kini bulan April janji dana talangan dari bupati belum terealisasi. Padahal saat audiensi Januari lalu, bupati menjanjikan akan di cari dana talangan untuk dulu Dewan Pendidikan yang nantinya dalam APBD perubahan akan dianggarkan,” ujar Soewardi Wirjaatmaja Dewan Pakar Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, melalui Sekertaris Dewan Pendidikan Wijanarto ditempatnya, Kamis (9/4/2015).

Selama ini, tutur Wijanarto, setiap mau ditagih soal dana talanagan, bupati hanya bilang iya. iya saja, dan melemparkannya pada Sekda Emastoni Ezam. Namun ketika pihak Sekda didatangi juga belum ada jawaban kepastian.

“Dengan kejadian ini, dewan pendidikan merasa diping-pong oleh janji bupati,” tambahnya.

Belum ada kepastian dana talangan menjadikan beberapa kebutuhan sarana dan prasarana dewan pendidikan tidak bisa terpenuhi selama 4 bulan. Kebutuhan sarana tersebut antaranya, belum terbayarnya listrik, honor karyawan, transportasi untuk pengawasan, PAM dan langganan surat kabar. Bahkan untuk kebutuhan rapat seperti minum saja, gas dan gulanya harus ngutang dulu.

“Untuk kebutuhan bayar listrik, dari PLN bahkan mengancam akan mencabutnya,” ujar Teguh salah satu karyawan Dewan Pendidikan.

Seperti diinformasikan anggaran Dewan Pendidikan, biasanya menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 125 juta rupiah. Namun entah alasan apa, pihak eksekutif tidak mencantumkan anggaran tersebut di APBD 2015.

Dengan kejadian tersebut, Wijanarto menyayangkan ketidakpekaan pihak eksekutif terhadap dunia pendidikan. Padahal menurutnya, keberadaan Dewan Pendidikan merupakan amanah rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2002-2004.

Amanah rakyat tersebut selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kepada daerah kabupaten dan kota sebagai pemegang beberapa kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan tingkat kabupaten dan kota.

“Jadi keberadaan dewan pendidikan jangan disamakan dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, yang satu tahun dianggarkan, satu tahunnya tidak dianggarkan juga tidak masalah,” ujarnya. (AFiF.A)

Posted in: Pendidikan