BrebesNews.Co 10 September 2015 Read More →

Bupati Idza Sampaikan Paparan E Government di BPPT, Jakarta

paparan2

Bupati Brebes Idza Priyanti saat memberikan paparan di BPPT, Jakarta tentang pentngnya pemanfaatan teknologi informasi guna terwujudnya E Goverment

BREBESNEWS.CO – Bupati Brebes Idza priyanti menyampaikan pentingnya implementasi E pemerintahan dalam mendukung pelayanan public dalam Dialog Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2015 di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Rabu kemarin (9/9/2015).

Dihadapan petinggi BPPT dan 300 hadirin lainnya, Bupati menyampaikan tema Menjalin Kemitraan dalam Implementasi E-Pemerintahan. Menurut Idza, pelayanan publik berbasis elektronik harus menjadi keniscayaan di Kabupaten Brebes.

Tentunya, dengan dukungan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat menentukan hadirnya pelayanan publik berbasis elektronik. “Pemerintah Kabupaten Brebes sudah menerapkan penggunaan Teknologi Informasi (E–Government) untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik,” paparnya.

Bupati menjelaskan, banyak manfaat yang bisa diraih ketika menerapkan E Government antara lain mampu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegaram.

Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN). Juga mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Disamping itu, dengan e government mampu menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.

“Yang tidak kalah penting lewat e-government pemberdayaan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah bisa mendapatkan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang merata dan demokratis,” tandasnya.

Dalam dialog tersebut, Bupati juga mengaku adanya berbagai kendala yang dihadapinya untuk penerapan E Government. Antara lain kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal.

“Kami juga masih kekurangan SDM Aparatur Pemerintahan yang menguasai Teknologi Informasi,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Brebes telah menyelenggarakan sistem Informasi yang terus dikembangkan keberadaannya, yakni pertama SIMASET (Sistem Informasi Managemen Aset), kedua Berkala Online, dan ketiga SIPPT (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu ).

Sedikitnya, ada 13 Jenis pelayanan elektronik di Kabupaten Brebes yakni :
1. SIPPD ( Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ).
2. SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ).
3. KTP Elektronik.
4. SIMDA ( Sistem Informasi Keuangan Daerah ).
5. SPIPISE ( Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ).
6. SIPPT (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu).
7. E – Monevbang ( Elektronic Evaluasi Monitoring Evaluasi Pembangunan ).
8. Inlis Lite ( Integrated Library Information System).
9. SIMPEG ( Sistem Informasi Pegawai ).
10. Berkala Online.
11. Registrasi Biometrik.
12. SIKDA Generik ( Sistem Informasi Kesehatan Daerah ).
13. SIMASET ( Sistem Informasi Managemen Aset ).
Selain Bupati Brebes, paparan juga disampaikan oleh tiga kepala daerah wanita lainnya yakni Walikota Tengerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija Dan Walikota Probolinggo Rukmini Buchori.

Pelayanan public berbasis elektronik

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Mineral Dr Ir Hammam Riza MSc mengatakan, latar belakang diadakannya dialog nasional ini, karena Indonesia saat ini fokus pada pelayanan publik berbasis elektronik seperti e-government, e-pendidikan, e-kesehataan, e-pengadaan, KTP elektronik (KTP-el) dan pemungutan suara berbasis elektronik (e-voting).

“Itu semua agar kami bisa mengintegrasikan, menyinergikan seluruh pembangunan di sektor-sektor dalam kehidupan bernegara untuk bisa memanfaatkan teknologi komunikasi,” katanya.

Apalagi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memunculkan keputusan terkait sistem pemerintahan. Keputusan tersebut mengharuskan seluruh instansi penyelenggara negara, dalam menjalankan administrasi pemerintahan, harus menyediakan informasi terbuka dan mudah diakses masyarakat.

“Kami ingin semangat pemerintah baru, untuk merealisasikan hal itu butuh kebijakan. Barulah kita lakukan implementasi inovasinya,” ucapnya.

Menurut Hammam, saat ini pemerintahan di dunia sudah melakukan e-government. Peringkat Indonesia masih jauh dalam pemanfaatannya yakni peringkat 106 dari 143 negara.

Hammam mengungkapkan, apa yang dilakukan BPPT selama ini seperti KTP-el, e-voting di berbagai daerah sangat bermanfaat.
Salah satu manfaatnya adalah keamanan identitas, tidak ada lagi penyimpangan dan keraguan akan identitas yang tidak jelas.
Pemanfaatan e-voting dalam pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah Indonesia pun bisa menghemat hampir 50 persen biaya penyelenggaraan pemilihan.

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dekranasda Kab Brebes Drs Kompol H Kompol Warsidin MH, Staf ahli Bupati Bidang Kesra Dra Lely Mulyani MPd, Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang Dr Angkatno, Kepala KPPT Drs Ratim, dan pejabat terkait lainnya. (ILMIE).

Posted in: Pemerintahan