Visi Misi Calon Bupati Brebes
BrebesNews.Co 2 August 2016 Read More →

Para Kepala Desa Minta Pemkab Segera Terapkan SOTK Desa

kades kec bulakamba

Beberapa kepala desa Kecamatan Bulakamba saat berkumpul mebincangkan soal penerapan SOTK desa

BREBESNEWS.CO- Rencana Pemkab Brebes menerapkan kebijakan perubahan pada struktur organisasi tata kerja (SOTK) bagi pemerintah desa direspon positif oleh kepala desa, khususnya di wilayah Kecamatan Bulakamba. Sehingga aturan tersebut diminta agar segera direalisasikan.

Ketua paguyuban kepala desa Kecamatan Bulakamba, Suntoro mengatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan penerapan SOTK bagi pemerintahan di tingkat desa di wilayah Kabupaten Brebes.

“Seperti dari hasil sosialisasi bagian Pemdes kepada para kepala desa yang ada kemarin, kami menilai adanya aturan SOTK sudah bagus. Sudah ada perbupnya, sehingga kami berharap agar segera direalisasikan,” kata kades Bulakamba ini, Senin kemarin (1/8/2016)

Menurutnya, dengan segera diterapkannya aturan SOTK Desa diharapkan akan membuat kerja pelayanan pemerintahan dan birokrasi di tingkat desa bisa lebih efektif dan maksimal.

Apalagi pada beberapa desa juga ada yang mengalami kekurangan perangkat desa sehingga agar proses seleksi perangkat desa nantinya bisa jelas dan sesuai aturan baru tersebut. Belum lagi desa juga dibingungkan dengan status sekdes PNS yang akan ditarik juga belum sepenuhnya berjalan.

“Jika memang perbup sudah ada saya kira itu sudah cukup, kalau DPRD mau ambil peran membuat perda nya jangan sampai menghambat pelaksanaannya, artinya jangan diulur-ulur,” katanya.

Kabag Pemdes Setda Brebes, Amrin Alfi Umar membenarkan bahwa saat ini sejumlah aturan-aturan baru terkait dengan penataan pemerintahan desa.

Salah satunya adalah adanya perubahan aturan SOTK untuk aparatur di desa. Kedepan ada perubahan yakni, posisi Sekdes non PNS akan membawahi tiga posisi kesekretariatan, diantara Kepala Urusan (Kaur) Kesra, Kaur Umum dan Kaur Perencanaan.

Sedangkan Kepala Desa akan dibantu pejabat teknis tiga Kasi, yakni Kasi Pembangunan, Kasi Kemasyarakatan dan Kasi Pembangunan. Setelah itu struktural dibawah dari dua posisi tersebut diisi kepala dusun.

“Nah personalia itu nantinya diisi oleh perangkat desa yang sudah ada lebih dulu, kalau ada kekurangan baru seleksi perangkat baru untuk masyarakat non PNS. Aturan ini yang penting dipahami dulu sebelum diterapkan,” tandasnya. (HENDRIK)

Posted in: Pemerintahan