BrebesNews.Co 23 August 2016 Read More →

Program Rumah Dana Desa di Bumiayu Diluncurkan

camat

Peluncuran program Rumah Dana Desa (RDD) di Bumiayu saat ditandatangani

BREBESNEWS.CO – Dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan dan sebagai implementasi laboratorium Diklat Pim III (Tiga) serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Bupati Brebes Melalui Sekcam Bumiayu Eko Purwanto MSi meluncurkan program Rumah Dana Desa (RDD), Selasa (23/8/2016) dihalaman kantor Kecamatan Bumiayu.

Peluncuran RDD ini ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penanda tanganan nota kesepatan ” Mboten korupsi, Mboten ngapusi Dana desa untuk membangun desa oleh para kepala desa sekecamatan Bumiayu disaksikan oleh masyarakat Bumiayu.

Peluncuran RDD ini, sedianya akan diresmikan oleh Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE, namun karena banyak kesibukan sehingga Bupati berhalangan hadir dan diwakilkan kepada Camat Bumiayu, Urip Rosidiq SIP.

Sekcam Bumiayu, Eko Purwanto MSi mengatakan, keberadaan RDD ini nantinya akan berfungsi sebagai fasilitator guna menjembatani keperluan/kepentingan seputar pelaksanaan Dana Desa di wilayah kecamatan Bumiayu.

Dalam pelaksanaannya RDD tentunya akan melibatkan seluruh komponen mulai dari Pemerintahan dan Lembaga Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.

“Dengan melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan lainnya,” papar Eko.

Selain peluncuran Rumah dana Desa juga diluncurkan SMS Gateway yang berfungsi sebagai media penyaluran aspirasi masyarakat seputar pelaksanaan program dana desa di kecamatan Bumiayu.

Kepala BPMDK Brebes melalui Kabid pemberdayaan masyarakat, Subagya SH menyampaikan apresiasinya akan keberadaan RDD dan SMS Gateway ini yang akan berperan dalam mensukseskan program Dana desa di kecamatan Bumiayu.

” Semoga terobosan semacam ini dapat ditiru oleh kecamatan lain yang ada di kabupaten Brebes,” katanya.

Dirinya mengingatkan kepada para kepala desa bahwa saat ini BPK sudah mulai turun kedesa-desa guna upaya mengawal dan mengaudit pelaksanaan dana desa. Hal ini dilakukan karena angka dana desa saat ini dinilai cukup tinggi dan rawan penyimpangan, sehingga BPK turun kedesa. (DHANI_Bumiayu)

Posted in: Serba Serbi