IKLAN CUKAI DINKOMINFOTIK KAB.BREBES
BrebesNews.Co 10 August 2016 Read More →

Sekda Brebes, Emastoni Ezam : Hindari ‘Kongkalikong’ dalam Penyusunan APBD

sosialisasi permendagri

Sosialisasi Permendagri tentang penyusunan anggaran di OR Setda Brebes

BREBESNEWS.CO -Ratusan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat se Kabupaten Brebes mengikuti sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 di gedung Operation Room (OR) Setda Brebes, Rabu (10/8/2016).

Dalam sambutannya, Sekertaris Daerah (Sekda) Brebes Emastoni Ezam, kegiatan sosialisasi tersebut untuk menambah pengetahuan dalam upaya mendorong dalam percepatan penetapan APBD tahun depan. Dengan harapan, seluruh instansi harus memperhatikan jadwal dan tahapan proses yang telah diatur oleh perundang-undangan yang ada.

“Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Ada beberapa pedoman dalam penyusunan APBD 2017, antaranya, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Serta perinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD dan teknis penyusunan APBD harus sesuai.

“Dengan begitu, seluruh instansi harus benar-benar memperhatikan pedoman yang telah ditentukan di atas,” ungkapnya.

Dia meminta kepada seluruh instansi untuk memperhatikan beberapa hal dalam penyusunan APBD, salah satunya yakni jadwal dan tahapan penyusunan.
Dalam pembahasan penyusunan anggaran juga harus menghindari “kongkalikong”, serta memastikan anggaran yang telah didikasikan untuk masyarakat benar-benar sejalan secara efesien.

“Selain itu diharapkan seluruh peserta bisa mengubah mindset money follow fuction dan money follow oerganization menjadi money follow programme,” tambahnya.

Dari penjelasan di atas, kata dia, untuk penyusunan APBD 2017 harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada. Diantaranya, harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Serta tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang jelas tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya,” ucapnya.

Sekda berharap, para perangkat SKPD jika ada yang belum mengerti mengenai sosialisasi tersebut diharapkan untuk dapat bertanya langsung. Apalagi, forum terebut merupakan forum pembelajaran teknis dalam upaya penyusunan APBD agar lebih baik lagi. (ILMIE)

Posted in: Pemerintahan