BrebesNews.Co 28 December 2016 Read More →

Penjaringan Perangkat Desa Di Dukuhturi Bumiayu Kisruh

Puluhan warga protes warga Desa Dukuhturi Kecamatan Bumiayu, perihal pemilihan perangkat desa yang di duga penuh rekayasa

BREBESNEWS.co – Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Desa Dukuhturi (FPD2), Rabu siang (28/12/2016) menggeruduk kantor Balai Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu.

Kedatangan mereka guna meminta kejelasan persoalan penjaringan perangkat desa yang terkesan tertutup dan penuh rekayasa, serta kurang melibatkan lembaga desa didalamnya.

Ketua FPD2 Dedy Ikhwanudin mengatakan, pada intinya masyarakat mempertanyakan mekanisme penjaringan perangkat Desa Dukuhturi yang terkesan ada rekayasa dan penuh konspirasi.

Karena pada awalnya dasar penjaringan perangkat desa itu memperioritaskan kebutuhan/kekosongan sekertaris desa (sekdes/carik).
Namun menjelang pelaksanaanya justru kekosongan sekdes itu tidak akan diisi malah jabatan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dan Pembantu Kesra yang muncul.

“Kami tahunya penjaringan perangkat desa itu berdasarkan rekomendasi awal dari pemeintah kabupaten Brebes dimana lebih opada kebutuhan jabatan sekdes. Akan tetapi kok sekarang malah berubah dan muncul rekom yang kedua,” adu Dedy.

“Ini jelas ada rekayasa dan konspirasi dari pihak tertentu, oleh sebab itu kami minta klarifikasi kepada kepala desa Dukuhturi,” ujar Dedy yang didampingi sejumlah anggota FPD2 lainnya saat melakukan audiensi di kantor balaidesa Dukuhturi.

Sementara itu, Suparnyo koorditor bidang Hukum dan Humas FPD2 juga menpertanyakan, tindakan pihak pemerintah Desa Dukuhturi yang tidak melibatkan lembaga desa seperti BPD dalam proses pembentukan panitia penjaringan perangkat desa.

“Kami minta kepada kades agar lembaga-lembaga desa ini bisa difungsikan sebagaimana tupoksinya bukan hanya simbolis saja,” imbuh Parnyo.

Kepala desa Dukuhturi Amrozi Waan menjelaskan alasan dari dasar penjaringam itu dengan rekomendasi yang kedua.

Hal tersebut karena pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan desa jika kekosongan sekdes itu diisi. Kemudian mengingat waktu yang sudah mepet, dan di desa lain juga bisa menggunakan YMT sekdes.

“Namun demikian jika masyarakat menghendaki rekomendasi yang pertama, maka kami akan musyawarahkan dahulu dengan semua lembaga desa guna mencari solusi terbaiknya,” ungkap kades.

Setelah mendengarkan penjelasan kepala desa dan keterangan dari Sekcam Bumiayu, akhirnya masyarakat yang mengatasnamakn diri FPD2 membubarkan diri dengan tertib.

Mereka akan menunggu keputusan pemerintah Desa Dukuhturi terkait penjaringan perangkat desa dan tuntutan mereka akan dasar penjaringan perangakat pada rekomendasi awal. (DHANIi_Bumiayu)

Posted in: Serba Serbi