BrebesNews.Co 4 December 2016 Read More →

Soal Penetapan DPT Pilkada : Ormas Diminta Ikut Cek Anggotanya

dpt

Sosialisasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Brebes di Bumiayu

BREBESNEWS.co – Menjelang penetapan Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 6 Desember 2016 mendatang, seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Kabupaten Brebes diminta KPU Brebes untuk ikut serta mengontrol anggota atau jamaahnya.

Apakah sudah terdaftar atau belum pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Hal itu mengemuka saat kegiatan Sosialisasi kepada ORMAS, TOGA, TOMAS tentang pemutahiran data pemilih dalam rangka Pilkada Brebes 2017, Sabtu (2/12/2016) di RM Sakalibel Bumiayu.

Acara Sosialisasi yang digelar KPU dan Panwas ini berlangsung interaktif, pasalnya persoalan kesulitan dalam perekaman EKTP menjadi perbincangan hangat.
Terlebih lagi saat KPU menyatakan bahwa hampir sekitar 90 ribu warga Brebes belum melakukan perekaman EKTP.

“Idealnya pihak Disdukcapil Brebes tidak pasif dalam menanggapi persoalan ini, Disdukcabil harusnya bisa jemput bola dan jangan hanya menunggu warga masyarakat yang ingin melakukan perekaman EKTP, ” ujar devisi sosialisasi KPU Brebes, Muhammad Subhan.

Menurut Subhan, Rekam e-KTP merupakan syarat untuk mendapatkan surat keterangan yang digunakan sebagai syarat ikut pencoblosan Pilkada Brebes 15 Februari 2017 mendatang.

Sementara untuk penetapan DPT sudah tinggal hitungan beberapa hari lagi, yakni sekitar 2 hari lagi tetapi masih ada juga warga yang berum melakukan perekaman.

” Sungguh sangat disayangkan jika sejumlah itu tidak menyalurkan haknya pada pesta demokrasi yang akan digelar di kabupaten Brebes. Oleh karena kami meminta pada semua ormas untuk ikut serta mengontrol warganya, apakah sudah terdaftar apa belum,” katanya.

Salah seorang masyarakat Brebes selatan H Mualim Hartono, mengatakan pihaknya akan berusaha menyampaikan amanat ini untuk warga organisasinya. Agar mereka melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar apa belum.

“Kami berharap kepada KPU dalam membuat aturan jangan terlalu memberatkan bagi masyarakat, karena pada pemilu kemarin tidak seperti ini ribetnya,” ucapnya.

Mualim juga mempertanyakan soal rekam data pemilih yang belum tntas keseluruhan/

“Bukankan pada Kartu Keluarga (KK) itu sudah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya. Berarti yang bersangkutan sudah tercatat sebagai warga negara dan memiliki hak untuk menyalurkan hak pilihnya,” ujar Mualim. (DHANI_Bumiayu)

Posted in: Politik