BrebesNews.Co 10 February 2017 Read More →

Kaum Nahdliyin yang Jadi Rebutan Saat Pilkada

Oleh: Anisul Fahmi S.Th.I*

Pilkada serentak gelombang kedua diikuti 101 daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Termasuk diantaranya di kabupaten Brebes, berbagai strategi ataupun cara yang dilakukan oleh kedua tim pemenangan dari dua paslon demi mengais simpati masyarakat.

Safari politik ke berbagai komunitas dari mulai yang bersifat non formal sampai ormas agama kian semakin deras. Tak luput NU sebagai basis kuat di kabupaten Brebes menjadi target utama untuk mendulang suara.

Tak bisa dipungkiri NU selalu menarik menjadi bagian dari ormas agama idaman dalam pusaran pertarungan politik daerah bahkan nasional.

NU dan politik praktis

NU dengan sadar memilih kelompok Islam tradisional sebagai basis perjuangannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat para pemrakarsa pendiri NU maupun orientasi gerakan awalnya yakni kaum pesantren, yang merupakan benteng Islam tradisional di Indonesia.

Secara resmi, keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah politik praktis (sebagai partai politik) dilakukan sejak tahun 1953 sampai dengan 1973. Namun demikian, bukan berarti peran politik NU hanya terbatas dalam dekade tersebut.

Sebelum dan sesudah masa itu, tidak sedikit kegiatan NU yang dampak politiknya justru lebih monumental.

Bahkan, ketika NU menjadi bagian penting dari Masyumi (pra NU parpol) dan saat NU masih secara resmi menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Persatuan Pembangunan (pasca NU parpol), juga merupakan periode–periode penting untuk diungkap.

Pada masa pra dan pasca NU sebagai parpol, eksistensi organisasi yang dimotori kaum pesantren, dengan dukungan masa dari masyarakat Islam tradisional sempat dilanda krisis identitas.

Berbagai dampak negatif maupun positif akibat lamanya NU terjun dalam politik praktis merupakan alasan utama mengapa masa-masa tersebut penting untuk ditilik.

Sebagaimana catatan hasil penelitian Oleh Greg Fealy (Associate Professor di Australian National University) pada acara Tadarus Islam Nusantara di Jakarta.

Greg memaparkan; pada tahun 2010 Warga negara Indonesia 65 % berafiliasi dengan ormas agama. 55 % mengindentifikasi diri sebagai Ahli Sunnah. 45 % mengaku berafiliasi dengan NU dan 8 % berafiliasi dengan Muhammadiyah.

Sikap warga NU terhadap pemuka agamanya; 51 % warga NU meminta saran kepada kiai tentang persoalan pribadi dan sosial. Hanya 12 % yang meminta saran kepada kiai tentang politik.

Kecendrungan warga NU untuk tidak menggantungkan preferensi politiknya kepada kiai bernilai positif. Menurut Greg, sebab pada beberapa kasus saran kiai dalam hal politik bukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umat.

Demikian catatan penelitian Greg dalam skala nasional, hasil ini paling tidak bisa menjadi analisis hitungan matematis meskipun pergerakan politik selalu dinamis, apa lagi setiap daerah tentunya sangat berbeda dalam hal peta dan corak politik, sebab bicara politik maka bicara data, taktis dan kongkrit tak sebatas analisa belaka.

NU dan Pilkada Brebes

Yang terjadi Pilkada Brebes di tahun 2017 ada usaha dan upaya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa salah satu calon akan komitmen menjaga nilai-nilai Aswaja, bahkan pada acara-acara kultural NU semisal maulidan, rajaban, dan tahlilan.

Hal itu tidak menjamin akan keberhasilan membangun kepercayaan masyarakat Brebes berbasis NU yang begitu mengakar, bahkan bisa jadi berpotensi langkah yang blunder.

Sebaliknya dari pihak calon lain sangat optimis mendapatkan suara dari nahdliyin apalagi beredarnya selebaran surat intruksi dari pengurus cabang untuk mendukung salah satu dari pasangan calon yang tak semestinya dilakukan, karena bertentangan nilai-nilai semangat Khittah NU, meskipun hal ini kebenarannya masih diperselisihkan.

Oleh sebab itu menjadi pertanyaan apakahberpengaruh dan masihkah kecendrungan warga NU kultural di Brebes untuk menggantungkan preferensi politiknya kepada kiai/ustadz cukup tinggi ataukah sebaliknya. ?

Proses pemahaman masyarakat NU Brebes untuk meyakinkan butuh waktu panjang. Keterlibatan Pasangan calon Bupati dalam kegiatan acara-acara kultural NU tentunya harus masif dilakukan, namun tak bersifat dadakan dalam hal ini sangat diuntungkan bagi calon petahana.

Ada beberapa faktor dominan kecendrungan masyarakat memilih atau enggan untuk memilih calon tertentu, baik yang bersumber dari asumsi pribadi atau informasi yang beredar, semisal calon bupati berasal dari petahana dan diusung dari mayoritas partai, atau calon bupati diusung dari partai yang secara ideologi tak sepaham, dan track record sebagai calon.

Hal-hal demikian yang seharusnya menjadi bagian dari kerja keras team pemenangan untuk mendongkrak suara.

Sedangkan ormas Muhammadiyah tetap diperhitungkan namun tak sepenuhnya menjadi prioritas. Loyalitas dan kepatuhan faham partai yang berafiliasi dengan Muhammadiyah atau NU tak menjamin oleh umat atau anggota untuk mengikuti, dan semacam ini terjadi di Brebes, tetapi bisa saja pengaruh suasana hiruk pikuk politik Jakarta.

Hal ini di alami oleh sebagian kecil yang mengikuti perkembangan politik sebab masyarakat Brebes lebih dominan kaum petani tak peduli politik DKI.

Karena bagaimanapun demokrasi bukan tujuan utama tapi hanya sebagai alat menuju tujuan yang semestinya. Siapapun yang terpilih tentunya tetap menjadi pemimpin kita semua.

Semoga amanat demi kemaslahatan umatmenuju Brebes yang bermartabat.

* Ketua Umum KPMDB Jakarta

Posted in: Opini