BrebesNews.Co 26 March 2017 Read More →

“Pungli VS Perdes” Menyoal OTT Kades Manggis Sirampog

Ilustrasi

Kami selaku penasihat hukum Kepala Desa Manggis Kabupaten Brebes yang bernama Mudakir, Budi Darmadi, S.H., M.H. Hasrul Buamona, S.H., M.H. dan Taufik Hidayatullah, SH adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum BHP & Partners yang beralamat di Jalan Raya Tagar Beriman No 66 Pakansari, Cibinong, Bogor, Telp. 0852-6674-9121.

Dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2017 bertindak untuk dan atas nama Mudakir sebagai berikut :

  1. Bahwa Tersangka adalah Kepala Desa pada Desa Manggis, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, yang saat ini di sangka telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan dengan cara melawan hukum memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar terkait dengan pelaksanaan pensertifikatan masal (PRONA) di desa Manggis, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes pada tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Tentang Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/10/1/2017/Reskrimsus Polda Jateng.
  2. Bahwa menurut Hasrul Buamona Reskrimsus Polda Jawa Tengah tidak memiliki dasar hukum untuk menetapkan klien kami sebagai Tersangka dengan sangkaan Pasal 12 e UU No. 20 Th 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
  3. Hal tersebut dikarenakan telah jelas bahwa tindakan klien kami bukan tindakan melawan hukum dikarenakan memiliki dasar hukum yakni Peraturan Desa Manggis Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Biaya Operasional Pembuatan Sertifikat Pemukiman Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Tahun 2016.
  4. Bahwa telah jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf e mengatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang menetapkan peraturan Desa”. Dengan aturan tersebut, jelas bahwa klien kami memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Desa, sehingga Peraturan Desa Manggis Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Biaya Operasional Pembuatan Sertifikat Pemukiman Desa Manggis Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Tahun 2016 adalah produk hukum Pemerintah Desa yang sah secara hukum.
  5. Bahwa selain itu menurut Budi Darmadi, melihat Polda Jawa Tengah telah melakukan tindakan kriminalisasi dan melawan hukum dalam menetapkan klien kami sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor: B/10/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017.

Bahwa terkait penahanan terhadap klien kami, Reskrimsus Polda Jawa Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia klien kami, dikarenakan Polda Jateng tidak mengeluarkan klien kami dari Reskrimsus Polda Jawa Tengah demi hukum sesuai Pasal 24 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menurut Budi Darmadi, kami selaku penasihat hukum akan laporkan tindakan melawan hukum Polda Jawa Tengah ke Kompolnas selain Pra Peradilan yang telah kami lakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Demikian dibuat untuk dijadikan pemberi tahuan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 23 Maret 2017
Penasihat Hukum

Budi Darmadi, S.H., M.H.
Hasrul Buamona, S.H., M.H.
Taufik Hidayatullah, S.H.

Posted in: Opini