IKLAN CUKAI DINKOMINFOTIK KAB.BREBES
BrebesNews.Co 14 April 2017 Read More →

Kepala BPN, Rahardjo : 50 Persen Lebih, Tanah di Brebes Belum Tersertifikasi

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes Rahardjo Sanjoto,SH saat sowan ke Bupati Brebes (kiri) Idza Priyanti

BREBESNEWS.co – Tanah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Brebes, lebih dari 50 persennya belum tersertifikasi.

Padahal kepemilikan hak tanah mutlak dimiliki oleh warga masyarakat agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bernilai ekonomis.

Demikian disampaikan Kepala Kantor BPN Kabupaten Brebes yang baru Rahardjo Sanjoto SH usai ‘sowan’ ke Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE di Pendopo Brebes, Kamis (13/4/2017).

Untuk itu, BPN Brebes bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan kuantitas pensertifikatan tanah melalui program yang dibiaya APBN maupun APBD.

“Ini hanya stimulan dan diperuntukan bagi warga kurang mampu, kepada masyarakat yang tidak mendapatkan pembiayaan APBN maupun APBD baiknya mengurus secara mandiri,” ajak Raharjo.

Dalam tahun 2017, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibiayai APBN untuk Kabupaten Brebes ada 17.000 bidang dari 5 juta target nasional.

Sedangkan yang didanai APBD Brebes sebanyak 2.000 bidang.

“Tahun 2017, kami harus menyelesaikan 19.000 bidang bagi warga miskin,” ujarnya lagi.

Bertele-tele

Raharjo mengetahui kalau proses pensertifikasian bisa bertele-tele bukan karena pegawai BPN yang lamban, tetapi karena ada beberapa faktor penghambat antara lain dikarenakan tanah tersebut sengketa, percekcokan batas, dan karena waris.

“Tiga hal tersebut yang mendominasi keterlambatan pensertifikasian tanah,” terang Raharjo.

Tentang pembayaran, lanjutnya, semua melalui rekening bank. Tidak ada uang berseliweran di kantor BPN karena pembayaran semuanya dilakukan melalui Online di Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Maka jangan mudah tergiur oleh ulah calo, lebih baik mendaftar sendiri ke Kantor BPN,” ucapnya mengingatkan.

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja. Tentunya, perlu melakukan pendekatan atau adaptasi sehingga bisa mempermudah pekerjaan.

Idza mengaku tengah menyusun regulasi mengenai pembiayaan yang sah di tingkat desa. Sehingga urusan sertifikasi tanah tidak menjadikan bumerang bagi perangkat desa yang ikut membantu menyelesaikannya.

“Aturan pembiayaan ditingkat desa perlu ada regulasi yang jelas dan kini tengah di godok oleh bagian hukum dan Pemdes,” ungkap Idza. (ILMIE)

Posted in: Serba Serbi