BrebesNews.Co 8 May 2017 Read More →

2017, Usulan Naik Pangkat 1060, Namun Baru Terealisasi 661 PNS

Penyerahan petikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Brebes tentang kenaikan pangkat PNS periode April 2017

BREBESNEWS.co -Kenaikan pangkat bagi PNS merupakan sebuah penghargaan yang diberikan Negara atas Prestasi kerja dan pengabdian PNS, selanjutnya dapat meningkatkan pengabdian kepada masyarakat,bangsa dan Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Mudah-mudahan dengan penyerahan Keputusan kenaikan pangkat ini,dapat dijadikan sebagai motivasi kerja sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten brebes dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Brebes tercinta,” kata Asisten III Setda Brebes Drs.Kustoro ,MM, saat memberikan sambutan mewakili Bupati Brebes dalam acara penyerahan petikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Brebes tentang kenaikan pangkat PNS periode April 2017 dan Pengarahan atau pembinaan PNS di Gedung Korpri Brebes, Senin (8/5/ 2017.)

Sebagaimana dilaporkan Kabid Mutasi dan pengembangan karir BKP SDMD Kabupaten Brebes Sumanta , PNS yang diusulkan Kenaikan pangkat periode April 2017 ada sejumlah 1060 PNS.

“Sejumlah SK petikan kenaikan pangkat 393 PNS sudah kami serahkan pada tanggal 30 Maret 2017 di Aula Gedung DPRD Kabupaten Brebes,” ujar Sumanta.

Pada hari Senin 8 Mei 2017 ini, lanjut Sumanta, sejumlah petikan SK dari 268 PNS yang meliputi Golongan IV sejumlah 12 PNS, Golongan III sejumlah 200 PNS, Golongan II sejumlah 53 PNS dan Golongan I sejumlah 3 PNS. Semuanya berasal dari 23 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terealisasi.

“Dengan demikian yang terealisasi sejumlah 661 PNS, sehingga masih tersisa 399 PNS yang belum realisasi kenaikan pangkatnya karena masih dalam proses di BKN Jakarta ,Kanreg.I BKN Yagyakarta dan BKD Propinsi Jawa Tengah,” ujar Sumanta.

Sementara itu, Kepala BKP SDMD Kabupaten Brebes, Dra.Lutfiyatul Latifah menyatakan permasalahan yang menyebabkan usul kenaikan pangkat periode April 2017 belum terealisasi kenaikan pangkatnya, adalah karena sebagian besar mencakup ; pendidikan terbaru masuk kategori pendidikan kelas jauh, Penilaian Angka Kredit (PAK) tidak sesuai aturan yang berlaku, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS dibuat masih belum sesuai aturan yang berlaku, khusus kenaikan pangkat penyesuaian ijazah antara uraian tugas jabatan dan pendidikan tidak selaras atau linier dan Badi PNS Jabatan fungsional tertentu.

“Yang naik pangkat dan naik jabatan, harus dibuat SK Kenaikan jabatannya terlebih dahulu baru diusulkan kenaikan pangkatnya,” ujar Luthfiyatul.

“Permasalahan tersebut menyebabkan berkas usul kenaikan pangkat oleh BKN Jakarta dan Kanreg I BKN Yogyakarta dapat diputuskan sebagai BTL (Bahan Tidak Lengkap) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” tandas Luthfiyatul mengakhiri uraiannya. (AFiF.A)

Posted in: Pemerintahan