BrebesNews.Co 22 May 2017 Read More →

Dari DPR untuk KPK : Murni Hak Angket atau Sebuah Bentuk Intervensi ?

Oleh : Dita Amalia Safitri
(Warga Jatibarang Kabupaten Brebes yang sedang menempuh pendidikan jurusan Ilmu Pemerintahan di UNDIP)

Sejak dulu ketika heboh cerita cicak vs buaya, sampai hari ini segala bentuk upaya pelemahan KPK tidak pernah berhenti.

Mulai dari pengajuan permohonan uji materiil (judicial review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, anggaran gedung baru KPK yg pernah tertahan, pra peradilan terhadap upaya penyidikan KPK, wacana revisi UU KPK sampai tindak kekerasan terhadap penyidik KPK.

Dan saat ini, yang sedang hangat dibicarakan dan menuai banyak polemik yaitu dikeluarkannya Hak Angket DPR terhadap KPK.

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79 ayat 3).

Berbekal 26 tandatangan, hak angket DPR akhirnya disahkan.

Dalam sidang paripurna, Jumat, 28 April 2017 lalu mayoritas fraksi setuju hak angket terus melaju. Sementara 3 dari 10 fraksi yang ada yaitu Gerindra, PKB, serta Demokrat memutuskan untuk walk out. Pasalnya Fahri Hamzah yang bertindak selaku pimpinan sidang terkesan sengaja mengetuk palu lebih cepat tanpa mengindahkan interupsi dari anggota DPR lainnya, sehingga sidang berlangsung ricuh.

Belakangan jumlah fraksi yang menolak pun bertambah. Fraksi PKS, PPP, serta PAN keberatan jika hak angket tetap di teruskan. Entah ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan simpati rakyat atau tidak yang jelas sikap labil para fraksi ini tentu akan berujung pada perolehan minimal tandatangan sebagai prasyarat utama hak angket.

Menarik ke belakang, proyek e-ktp digadang-gadang menjadi salah satu pemicu utama terbitnya hak angket DPR terhadap KPK.

Sederet nama populer di DPR disebut-sebut kecipratan dana bancakan e-ktp. Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Miryam Haryani anggota DPR fraksi Hanura disebut bukan hanya menerima suap, namun juga berperan sebagai juru tagih dan juru bagi. Sejumlah DPR lantas mengajukan protes.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan Miryam mendapatkan tekanan dari beberapa anggota Komisi III. Gerah nama baiknya terancam, para legislator Komisi Hukum itupun menuntut berita acara pemeriksaan dan rekaman persidangan diperlihatkan.

KPK tentu saja merasa keberatan, karena tuntutan DPR ini dinilai bisa menghambat proses hukum yang berjalan.

Lalu relevan kah hak angket DPR kepada KPK dengan UU MD3 ?

Menurut Prof. Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, penggunaan hak angket yang diajukan DPR untuk menyelidiki rekaman BAP terhadap Miryam Haryani terkait kasus e-ktp, bertentangan dengan UU No.17 tahun 2014 tentang MD3.

Sesuai dengan pasal 79 ayat 3 UU MD3, dijelaskan bahwa penggunaan hak angket DPR hanya bisa dilakukan terhadap lembaga pemerintah. Sedangkan KPK tidak termasuk dalam kategori lembaga pemerintah, melainkan independen.

Dari paparan diatas, saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian anggota dan fraksi DPR terlalu memaksakan aturan. Dikeluarkannya hak angket DPR terhadap KPK saya rasa kurang pas, sebab KPK bukan lembaga pemerintah, dan KPK bukan sedang melaksanakan kebijakan pemerintah atau bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana ketentuan yang telah dipaparkan diatas.

Bukan tidak mungkin hak angket ini dikeluarkan demi melindungi sejawatnya di DPR yang mulai terteror dengan proses penegakkan hukum oleh KPK atau bahkan sebagai bentuk intervensi/pelemahan terhadap KPK yang dilakukan secara masif.

Terlepas dari segala kontroversi yang muncul karena hak angket DPR tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai warganegara untuk senantiasa mendukung segala tindakan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Terlebih KPK yang notabene lembaga negara yang sedang melakukan proses hukum penyelamatan triliyunan uang rakyat, yang sudah barang tentu sangat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, bagi DPR dan KPK baiknya kedua lembaga ini saling menghargai tugas dan wewenang satu sama lain, serta menerapkan sikap objektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi, tanpa mencampuradukkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok.

Sehingga pemerintahan Indonesia yang bersih dan harmonis dapat benar-benar terwujud.(*)

Posted in: Opini