BrebesNews.Co 10 July 2017 Read More →

Kejaksaan Brebes Tahan Dua Kades Terduga Pungli Prona

Ilustrasi

BREBESNEWS.co – Meski sempat didemo oleh Paguyuban Kades se kabupaten Brebes, untuk membebaskan kedua kepala desa (kades) yang diduga melakukan pungli Program Operasi Nasional Agraria (Prona), Namun kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) Brebes tetap menahan dua kades yang diduga menjadi pelaku pungli Prona tahun 2016.

Dua kades yang ditahan yakni, Kades Pakijangan Kecamatan Bulakamba atas nama Sri Retno Widyawati, dan Kades Larangan Kecamatan Larangan, atas nama Subandi.

Mereka resmi ditahan Kejaksaan Negeri Brebes setelah sebelumnya dilakukan penyidikan Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Brebes.

“Berkasnya sudah P 21 alias lengkap untuk kemudian dilakukan sidang,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Pendi Sijabat, saat ditemui usai mengikuti upacara HUT Bhayangkara ke 71 di alun-alun Brebes, Senin (10/7/2017).

Menurut Sijabat, kedua kades tersebut telah di titipkan ke Lapas IIB Brebes sambil menunggu sidang di pengadilan.

“Berkas kedua kades itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang untuk menjalani persidangan pada pekan ini,” ucapnya lagi.

Berdasarkan surat dakwaan, kedua kades tersebut tersandung masalah pungli karena meminta uang kepada masyarakat yang membuat sertifikat tanah.

Di Desa Pakijangan, diketahui ada sebanyak 275 warga yang ikut Prona. Setiap pemohon dimintai uang Rp 1 juta bagi warga yang persyaratannya sudah lengkap.

Sedangkan bagi peserta Prona yang berkasnya tidak lengkap dimintai uang kisaran Rp 1,5 hingga Rp 2 juta.

Sedangkan di Desa Larangan, jumlah warga yang ikut prona sekitar 280 orang. Mereka dimintai uang yang nilainya berbeda- beda.

“Mereka dimintai uang antara Rp 1 juta hingga Rp 7 juta. Padahal sesuai aturan tidak dibenarkan desa memungut biaya, karena sudah dianggarkan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, saat waktu penyidikan, kedua kades tidak ditahan. Baru setelah berkas P21 atau dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, penahanan dilakukan. (AFiF.A)

Posted in: Hukum