BrebesNews.Co 4 August 2017 Read More →

Dana Jamkesda Habis, RSUD Brebes akan Seleksi Ketat Pasien Miskin

Surat edaran RSUD Brebes yang menghentikan layanan pasien tidak mampu karena terjadinya defisit anggaran Jamkesda dari Pemkab Brebes

BREBESNEWS.co – Mulai bulan Agustus ini, Rumah Sakit Daerah (RSUD) Brebes akan menyeleksi secara ketat pasien dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Hal tersebut karena anggaran klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat Pemkab Brebes di tahun 2017 alamai deficit (pembengkakan).

Berdasarkan surat edaran,tertuang dalam surat internal Nomor 445/ 5091.A/2017 tertanggal 28 Juli 2017 yang ditandatangai Direktur RSUD Brebes, Oo Suprana menyebutkan sejak awal Agustus 2017, RSUD Brebes menghentikan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Penghentian layanan ini menyusul habisnya anggaran Pemkab Brebes di tahun 2017. Akibatnya, pemerintah tidak bisa membayar tagihan RSUD bagi pembiayaan pasien miskin.

RSUD tidak ingin menanggung beban hutang di beberapa perusahan farmasi. Klaim layanan Jamkesda yang telah diajukan ke Pemkab Brebes dari Januari hingga Juni mencapai Rp 5,3 miliar lebih.

“Khusus klaim bulan Juli setelah dilakukan rekapitulasi mencapai Rp 814 juta. Total klaim untuk mengganti pengobatan melalui Jamkesda sebesar Rp 6,2 miliar,” ujar Oo saat berada di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis (3/8/2017).

Padahal menurut Oo, anggaran untuk program Jamkesda tahun 2017 hanya sebanyak Rp 2 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Namun pada kenyataannya, jumlah pasien yang ditanggung melebihi batas yang dianggarkan.

Selektif

Mengantispasi adanya deficit anggaran Jamkesda, Bupati Brebes Idza Priyanti,ditempat yang sama menegaskan, Pemkab akan lebih selektif dalam memberikan bantuan Jamkesda tersebut, termasuk melakukan verifikasi faktual terhadap warga yang mengajukan SKTM.

“Meski anggaran habis, saya perintahkan agar RSUD tetap melayani jika memang pasien itu benar-benar tidak mampu,” ujarnya.

Bupati menjelaskan, anggaran Rp 2 miliar bila dikelola secara benar akan bisa membantu warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS melalui program PBI (Program Bantuan Iuran). Namun pada kenyataannya, anggaran itu habis dan bahkan membengkak.

Diakuinya selama ini prosedur mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sangatlah mudah. Akibatnya SKTM ini disalahgunakan oleh mereka yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

“Kalau untuk mendapatkan dana Jamkesda saat sakit, mereka menggunakan SKTM padahal sebenarnya dia orang kaya, jadi yang benar-benar miskin tidak kebagian,” tandas Bupati. (AFiF.A)

Posted in: Sosial