BrebesNews.Co 10 September 2017 Read More →

Dana Desa, Antara Mimpi Kesejahteraan dan Jebakan Hukum

Oleh : Ahmad Syarifudin. S.kom
Pengamat Politik
Lahir di Desa Bangsri, Bulakamba-Brebes

Sejak mulai diberlakukannya undang-undang No 6/2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan Dana Desa oleh pemerintah pusat, bak buah simalakama bagi pemerintah tingkat desa.

Alih-alih anggaran itu dapat membantu kesejahteraan kehidupan di Desa, justru tak sedikit perangkat desa yang justru berujung pada jeruji besi.

Sejak digelontorkan pertama kali pada tahun 2014, pemerintah pusat melalui APBN tercatat mengalokasikan dana desa sekitar Rp. 20.7 triliun ke tingkat desa, tahun 2015 naik menjadi Rp. 46.9 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp. 60 triliun.

Selain kucuran dana dari APBN, desa ternyata juga masih mendapat dana dari APBD yang besarnya 10 persen dari dana perimbangan di daeraj itu. Belum lagi pendapatan dari BUMdes dan lainnya.

Nah, dari semua gelontoran ‘dana runtuh’ itu sudah kebayang multiplier effect yang bakalan dirasakan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa mungkin saja akan membangun pasar desa, lumbung pangan desa, insfastruktur desa, penguatan UMKM desa, pengelolaan sektor vital seperti pendayagunaan aset wisata desa, dan lain sebagainya.

Kebayang Kkehidupan desa akan menggeliat, sektor perekonomian masyarakat desa akan berjalan cepat, dan tentu akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang semakin meningkat.

Namun, semua angan kesejahteraan yang dibayangkan di desa ternyata hanya menjadi khayalan belaka. Faktanya, Desa hari ini hanya terlihat seperti ‘Gadis Idaman’ yang sangat seksi.

Aliran dana yang masuk ke kantong desa-desa ini hanya menjadi jebakan Betmen yang merangsang ‘birahi’ dan menggoda semua elemen baik LSM, pegiat sosial, pengawas dan wartawan berbondong-bondong masuk desa.

Dana ini seperti buah simalakama yang memakan banyak korban. Terutama dan paling utama ya, kepala desa. Karena kepala desa mudah dirayu dan tidak tahu bagaimana menyusun laporan keuangan Dana Desa yang begitu “seksi” itu.

Fakta yang tercatat, sejak dimulainya aksi operasi tangkap tangan (OTT) oleh penegak hukum dalam pengawasan dana desa, tercatat sampai tahun 2017 ini sudah ada 215 kepala desa yang tertangkap dan masuk penjara.

Operasi ini sejak tahun 2015 melibatkan sedikitnya 2.700 orang penyidik yang disebar untuk penanganan korupsi di daerah.

“Hal ini patut disayangkan, kami tidak ingin para kepala desa semua ditangkap dan dipenjara. Perlu ada pembinaan dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran,” terang Kabareskim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, seperti dilansir dari Indopos, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Pertaruhan Mental Kepala Desa

Korupsi adalah bagian dari kombinasi laku dan mental, pertama karena ada niat dan kedua, karena memang ada kesempatan. Jika dibiarkan, Dana Desa ini bisa menjadi “sumber Korupsi baru” artinya, ini seperti ladang basah yang sebenarnya adalah jebakan, memaksa semua kepala desa bermain dalam pertaruhan.

Harian kompas mencatat bahwa ada dua penyebab utama kebocoran dana desa. Pertama, karena kurangnya kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Dan kedua, karena minimnya pengawasan dalam peruntukan alokasi dana desa.

Untuk penggunaan dana desa, pemerintah desa setidak-tidaknya harus menyiapkan perencanaan, pengorganisasian serta mengarahkan supaya proyek dan kediatan yang dijalankan menggunakan dana desa berjaan sesuai dengan aturannya. Selian itu, pemerintah desa juga sudah seharusnya mulai mempelajari aturan main pengunaan dana desa, mulai dari aturan hukum sampai petunjuk teknis penggunaan.

Pengadministrasian dan laporan penggunaan dana desa bagi sebagian kepala desa mungkin akan sangat sulit. Sehingga biasanya, kepala desa akan sangat dengan senang hati menyerahkan penyusunan laporan ini kepada pihak lain (Baik itu konsultan, Lsm, maupun aparat pemerintah pada tingkat atasnya).

Semua bantuan itu tentu ada efeknya, berupa ‘jatah’ atau ‘fee’. Keakraban inilah yang menimbulkan malapetaka. Kadangkala bukan hanya fee yang diminta, namun acapakali oknum ini juga menawarkan ‘manfaat lain’ yang dapat diperoleh untuk kepentingan bersama.

Inilah pertaruhan Kepala Desa yang sebenarnya. Jika minim pengawasan, sangat mungkin bagi kepala desa untuk menjadikan dana desa ini sebagai ‘kue’ yang bisa dihidangkan diatas meja bersama para kolega-

Sistim Pengawasan

Pengawasan secara fungsional di daerah, penggunaan dana desa ini sebenarnya diawasi oleh Inspektorat Daerah yang kemudian pengawasn tingkat pertama berada pada Camat masing-masing kecamatan.

Di sisi yang lain, pengawasan harusnya juga bisa dari Tim Saber pungli Daerah maupun Kejaksaan Negeri. Namun, dua alat negara ini selalu berdalih akan bekerja jika memang ada laporan.

Nggak kebayang jika pengawasan dilini ini lemah, maka tingkat kebocoran penyelewengan dana desa jelas akan sangat tinggi.

Namun, balik lagi pada pertaruhan mental dan laku kepala desa di masing-masing desa. Karena bicara sulitnya penyusunan laporan keuangan desa, kepala desa sebenarnya tidak ada alasan karena tinggal mempelajari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang luncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sistim keuangan desa ini semacam aplikasi yag membantu dalam pengendalian, pengawasan, serta pebaikan supaya output yang diminta regulasi bisa dihasilkan sesuai yang diminta. Ini akan sangat memudahkan bagi kepala desa untuk membuat laporan keuangan dana desa tanpa harus meminta bantuan para kolega.

Oleh karena itu, untuk penggunaan dana desa yang sehat, tidak bisa tidak, pengawasan memang harus ditingkatkan sampai di lini bawah. Dan bagi kepala desa, peningkatan mutu kualitas diri memang sudah semestinya harus ditingkatkan. Kualitas diri untuk TIDAK Korupsi.

Kepala Desa juga harus visioner, memiliki pencapaian untuk kemajuan desa dan tentunya mampu mencegah terjadinya kebocoran dana. Sehingga kesejahteraan yang diharapkan di tingkat desa bukan hanya sebatas ilusi. Tapi nyata adanya- semoga!

Posted in: Opini