BrebesNews.Co 1 November 2017 Read More →

Jelang Batas Akhir Pelarangan, Nelayan Kluwut Enggan Ganti Jaring Cantrangnya

Perahu nelayan yang bersandar di pelabuhan ikan Kluwut

BREBESNEWS.co – Jelang penutupan batas akhir penggunaan alat tangkap berupa jaring cantrang, akhir Desember mendatang, sebagian masyarakat nelayan, utamanya nelayan di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba masih banyak menggunakan alat yang dilarang pemerintah tersebut.

Ratusan kapal di Kabupaten Brebes bahkan justru enggan untuk mengganti alat tangkap mereka.

Hal tersebut terungkap dalam silaturahmi perwakilan Nelayan dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Brebes yang digelar di rumah salah satu tokoh Nelayan setempat Ahmad Mustaqim, Selasa (31/10/2017) kemarin.

Selain dari Dinas Perikanan yang diwakili oleh Kabid Perikanan, Khorim, hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Brebes AKBP Sugiarto SH SIK MSi, Kasat Intelkam AKP Sartono, Kasat Polair AKP Parimin, Kapolsek Bulakamba AKP Harti, Danpos AL Brebes Pelda Saeful Iman.

Khorim menjelaskan terkait dengan Permen no 2 th 2015 tentang pergantian alat tangkap ikan khususnya penggunaan alat tangkap cantrang akan berakhir pada 31 Desember 2017.

Setelah itu nelayan harus sudah menggunakan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.

Tekait hal tersebut, Pemerintah sudah mengalokasikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan sejumlah 341 namun sampai dengan saat ini baru terealisasi 82 unit sisanya dalam proses.

Selain pemberianbantuan berupa alat tangkapikan ramah lingkungan, bantuan yang diberikan Pemerintah adalah membantu memfasilitasi permodalan.

Dimana pemerintah sudah bekerjasama dengan BRI dengan program pinjaman lunak kepada nelayan untuk merubah alat tangkap cantrangnya.

Disampaikan Karim, hasil verivikasi masih ada 116 kapal yang menggunalan alat tangkap ikan jenis cantrang. Yakni jenis kapal 10-30 GT (gross ton) ada 109 kapal yang dimiliki oleh 77 orang dan diatas 30 GT ada 7 kapal yang dimiliki oleh 7 orang.

Dijelaskan Khorim, untuk nelayan yang kapalnya 10 GT kebawah diharapkan mengikuti asuransi karena nantinya apabila ada salah satu nelayan yang celaka dilaut akan menerima 200 jt dan jika didarat sekitar 100 juta.

Selanjutnya, berkaitan dengan SIUP kapal dibawah 10 GT cukup menggunakan surat keterangan dari dinas perikanan Kabupaten. Sedangkan kapal antara 10 sampai 30 GT ijinnya di provinsi dan diatas 30 GT ijinnya di mentri perikanan dan kelautan jakarta.

Sementara itu, Kapolres Brebes AKBP Sugiarto berharap dalam waktu dekat Dinas Perikanan Brebes maupun Instansi terkait bisa mengadakan pertemuan kembali dengan menghadirkan para nelayan yang memiliki kapal diatas 10 GT, dan pihak Bank BRI untuk membahas masalah permodalan.

“Karena permodalan adalah paling utama bagi nelayan untuk merubah jaring cantrangnya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi, penggunaan jaring cantrang dilarang digunakan nelayan, karena dalam beroperasinya jaring cantrang bukan saja menjaring ikan besar, tapi bibit ikan kecil pun terjaring hingga reproduksi ikan di lautan menjadi terhambat (AFiF.A)

Posted in: Serba Serbi