By 30 November 2017

Penganut Sapto Darmo Brebes Berharap ada Makam untuk Aliran Penghayat

Warga aliran Penghayat (Sapto Darmo) Brebes saat melakukan ritual kepada Tuhan yang Maha Esa

BREBESNEWS.co – Bertahun-tahun berjuang untuk diakui sebagai warga negara, akhirnya membuahkan hasil, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait ketentuan pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga Penghayat kepercayaan.

“Saya Rasanya bahagia karena dengan putusan MK aliran penghayat bisa di akui di KTP dan KK,” ungkap warga penghayat Sapto Darmo, Carlim, 45, saat ditemui di rumahnya RT 05/02 Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Selasa petang, 28 November 2017.

Ia bercerita, perjuangannya bersama 3 perwakilan Penghayat lain yang berasal dari Medan dan NTT sejak 10 November 2016 lalu.

Mereka mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap sidang uji materi tidak pernah ia lewatkan untuk menghadirinya. Semangatnya karena ia merasa negara tidak hadir saat dirinya mengalami diskriminasi di tengah masyarakat dan pemerintah sendiri.

Akibata diskriminasi itu, menurut Charlim, ada yang anak-anak para penganut aliran penghayat (kepercayaan) tidak bisa mendaftar CPNS dan anggota Polri.

“Hal itu lantaran kolom agama di KTP-nya kosong,” kata pria yang mengaku sepuluh anaknya juga warga penghayat.

Diskriminasi yang dirasakan oleh Carlim saat mengurus pernikahan puterinya pada tahun 2012. Lantaran kolom agama di KTP-nya kosong, maka puteri Carlim diminta untuk mengubah status kolom agamanya dengan salah satu agama dari enam agama yang diakui negara.

Akhirnya, setelah kolom agama diisi dengan agama Islam, pernikahan dapat langsungkan. Meskipun tidak membutuhkan proses yang lama, yakni hanya sehari dalam mengurus KTP ‘baru’ nya.

Selain itu, saat kerabatnya meninggal dunia, ratusan warga demo di depan rumahnya menolak pemakaman warga penghayat Sapto Darmo ini di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.

“Alasannya TPU di desa tersebut hanya khusus untuk warga muslim,” ungkap Charlim.

“Itu kata pak Lurah. Akhirnya saya minta ijin Pak Lurah untuk bisa dimakamkan di halaman rumah. Dan Pak Lurah mengijinkan,” ujarnya lagi.

Meskipun ada protes yang juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihaknya akan terus berjuang untuk memperoleh hak sebagai warga negara.

“Saya yakin, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Carlim yang masuk menjadi warga Pengayat Sapto Darmo sejak tahun 1994, yang sebelumnya ia mengaku menjadi menganut agama Islam.

6 Rumah ibadah Sapto Darmo

Cahrlim mengaku, penganut Penghayat di Brebes mencapai kurang lebih 1200 orang yang tersebar di berbagai desa di Brebes.

Sedang rumah ibadah atau biasa disebut Sanggar Sapto Darmo di Brebes ada enam, yaitu 1) di Desa Losari Lor Kecamatan Losari, 2) Desa Sengon Kecamatan Tanjung, 3) Desa Sigentong Kecamatan Wanasari, 4) Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, 5) Desa Pagejugan Kecamatan Brebes, dan 6) Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.

Sementara itu ditemui terpisah, pegiat kebudayaan Widjanarto mengatakan, jumlah penduduk Kabupaten Brebes, hampir mencapai 2 juta warga.

Ironis, Brebes belum memiliki tempat pemakaman umum (TPU) untuk mengakomodasi warga penganut aliran kepercayaan hingga sekarang.

Wijanarto mengaku sudah beraudiensi dengan asisten Bupati Brebes tentang pentingnya tempat pemakaman umum (TPU) yang di sediakan Pemkab Brebes untuk menampung jenazah dari berbagai aliran agama maupuun Penghayat.

“Namun hingga kini belum ada langkah nyata diambil oleh Pemkab Brebes,” ujarnya (AFiF.A)

Posted in: Serba Serbi