BrebesNews.Co 15 November 2017 Read More →

Tingkatkan Iklim Investasi di Brebes, Syarat Izin HO Dihapus

Ilustrasi

BREBESNEWS.co – Guna menggairahkan dan meningkatkan iklim usaha serta investasi di Kabupaten Brebes, Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH menghapus persyaratan izin gangguan atau HO (Hinder Ordonnantie), sebagai pra syarat usaha.

Penghapusan HO ini diberlakukan mulai bulan November 2017, sesuai Surat Edaran (SE) Bupati nomor 510.4/04588/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (HO).

“Mulai November 2017, para pelaku usaha tidak perlu mengurus HO,” kata Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH disela kegiatannya, Rabu (15/11/2017).

Sehingga diharapkan masyarakat yang membuka usaha di Kabupaten Brebes tidak terlalu repot mengurus dan investor pun semakin bergairah.

Dijelaskannya, surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

“Dicabutnya izin HO, semata-mata untuk mempermudah kegiatan usaha,” tandasnya.

Ditiadakannya izin gangguan, lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009, yang berisi Pedoman Penetapan Izin Gangguan (HO) di daerah.

Tindaklanjutnya, dikeluarkanlah Surat Edaran Bupati nomor 510.4/04588/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan (HO)

Idza menegaskan, dengan dicabutnya izin HO maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak melayani lagi izin tersebut dan tidak menarik retribusi izin HO untuk segala macam jenis usaha.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Ratim menambahkan, bagi pelaku usaha yang saat pendirian usahanya telah menggunakan HO, selanjutnya tidak perlu lagi memperbaharui izin HO nya.

Diakui Ratim, dengan dicabutnya izin HO terjadi pengurangan pendapatan daerah. Meski demikian tidak mengganggu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang dikelola DPMTPSP. Karena Izin Mendirikan Bangunan masih tetap diberlakukan.

Bila ingin mendirikan bangunan, lanjut Ratim, tentu tetap harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun untuk melakukan suatu usaha sekarang tidak memerlukan izin gangguan (HO) lagi.

“Hanya cukup dengan mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) saja,” kata Ratim.

Ratim menambahkan, sejak berdirinya DPMPTSP hingga akhir Oktober 2017 telah menerbitkan perizinan usaha sebanyak 4.698 izin. (ILMIE)

Posted in: Ekonomi & Bisnis