BrebesNews.Co 10 December 2017 Read More →

Getirnya Penganut Aliran Penghayat Brebes Sebelum Putusan MK

Carlim, penganut aliran Penghayat atau Kepercayaan (Sapto Darmo) Brebes

BREBESNEWS.co – Bagaikan oase di tengah padang tandus, sulitnya membuat ungkapan kebahagiaan yang dirasakan warga penghayat pasca putusa mahkamah konstitusi (MK).

Bertahun-tahun berjuang untuk diakui sebagai warga negara, akhirnya membuahkan hasil setelah MK mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan MK tersebut, terkait ketentuan pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga aliran penghayat atau kepercayaan.

“Saya tidak bisa berkata apa apa, rasanya plong. Pokoknya bahagia. Karena perjuangannya sangat panjang,” ungkap warga penghayat Sapto Darmo, Carlim (45), saat ditemui di rumahnya RT 05/02 Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Minggu (10/12/2017).

Ia bercerita, perjuangannya bersama 3 perwakilan Penghayat lain yang berasal dari Medan dan NTT sejak 10 November 2016 lalu.

Mereka mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap sidang uji materi tidak pernah ia lewatkan untuk menghadirinya. Semangatnya karena ia merasa negara tidak hadir saat dirinya mengalami diskriminasi di tengah masyarakat dan pemerintah sendiri.

“Ada yang anaknya tidak bisa mendaftar CPNS dan anggota Polri lantaran kolom agama di KTP-nya kosong,” kata pria yang mengaku sepuluh anaknya juga warga penghayat.

Diskriminasi yang dirasakan oleh Carlim yakni saat mengurus pernikahan puterinya pada tahun 2012.

Lantaran kolom agama di KTP-nya kosong, maka puteri Carlim diminta untuk mengubah status kolom agamanya, dengan salah satu agama dari enam agama yang diakui negara.

Akhirnya, setelah kolom agama diisi dengan agama Islam, pernikahan dapat langsungkan.

“Meskipun tidak membutuhkan proses yang lama, yakni hanya sehari dalam mengurus KTP ‘baru’ nya,” ujar Carlim lagi.

Belum adanya makam untuk penghayat

Selain itu, saat kerabatnya meninggal dunia, ratusan warga demo di depan rumahnya menolak pemakaman warga penghayat Sapto Darmo ini di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.

Alasannya TPU di desa tersebut hanya khusus untuk warga muslim.

“Itu kata pak Lurah. Akhirnya saya minta ijin Pak Lurah untuk bisa dimakamkan di halaman rumah. Dan Pak Lurah mengijinkan,” ujarnya.

Carlim juga mengaku tidak begitu khawatir dengan berbagai protes yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Muslim.

Meskipun ada protes yang juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihaknya akan terus berjuang untuk memperoleh hak sebagai warga negara.

“Saya yakin, karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat,” kata Carlim yang masuk menjadi warga Penghayat Sapto Darmo sejak tahun 1994. Carlim mengaku sebelumnya ia menganut agama Islam.

Menurut Carlim, keputusan MK adalah keputusan dari negara. Namun demikian, putusan MK ini bukan akhir dari perjuangan kami sebagai warga Penghayat untuk memperoleh hak sebagai warga negara.

Karena, hingga saat ini warga penghayat di Brebes masih kesulitan mencari tempat pemakaman atau TPU untuk memakamkan warga sekeyakinannya.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hampir mencapai dua juta.

Namun ironis, Brebes belum memiliki tempat pemakaman umum (TPU) untuk mengakomodasi warga penganut aliran kepercayaan hingga sekarang.

Carlim saat melakukan ritual

Pemkab Brebes harus hadir

Dietmui terpisah, budayawan Brebes Wijanarto menuturkan penduduk Brebes dalam perhitungan statisik ada sekitar 1,7 Juta.

Sementara beberapa orang ada yang mempunyai keyakinan sebagai penghayat atau kepercayaan seperti Sapto Darmo.

“Untuk itu negara dalam hal ini di wakili pemerintah Kabupaten Brebes harus hadir untuk mengatasi masalah ini,” ujar Wijanarto.

Tidak adanya kehadiran pemerintah daerah, kata Wijanarto hal ini juga yang menjadi pemicu konflik horizontal terkait aliran kepercayaan dan penghayat yang hendak memakamkan warganya.

Hal ini terjadi karena organisasi perangkat daerah sering berganti dan berdampak ke penanggung jawab lahan makam. Padahal, TPU sangat penting bagi warga negara.

Wijanarto mengaku sudah beraudiensi dengan asisten Bupati Brebes tentang masalah ini.

“Namun, hingga saat ini sepertinya belum ada langkah nyata diambil,” ungkap Wijanarto. (AFiF.A)

Posted in: Serba Serbi