BrebesNews.Co 18 March 2018 Read More →

Pemkab Brebes Luncurkan Apilkasi Layanan Pengaduan Online Rakyat ( Lapor )

Apilkasi Lapor sebagai layanan aduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan Kabupaten Brebes

BREBESNEWS.co – Jumat (16/3/2018) bertempat di pendopo kabupaten, Pemkab Brebes luncurkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor).

Aplikasi ini diklaim bisa mempermudah masyarakat dalam pengaduan pelayanan publik.

Aplikasi yang dapat diunduh via playstore di android ini merupakan media pengaduan yang terintegrasi antara daerah dengan pemerintah pusat.

Sehingga, warga yang menggunakan platform android bisa setiap saat mengadukan keluhan di semua bidang pelayanan.

Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, aplikasi Lapor! bisa diandalkan dalam menerima keluhan warga.

“Nanti keluhan warga Brebes bisa dimonitor pemerintah pusat, karena ini kerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan,” jelas Idza.

Bupati Brebes Idza Priyanti saat menabuh gong launching Apilkasi Pengaduan Onilne Rakyat (Lapor) di pendopo kabupaten

Idza menerangkan, alur kerja Lapor! berurutan mulai dari laporan warga langsung ke pusat, kemudian dilanjutkan ke Kominfotik dan didisposisikan kepada instansi terkait.

“Jadi, ini dibutuhkan kerjasama yang baik antar SKPD, sehingga Lapor! bisa cepat ditindaklanjuti,” terangnya.

Selain menggunakan platform website, masyarakat juga bisa mengakses Lapor! via SMS ke nomor 1708.

Pelapor cukup mengetik SAMBU diikuti aduannya. Kata kunci sambu digunakan untuk mempermudah admin dalam mengirim keluhan tersebut ke Brebes. Setiap daerah mempunyai keyword tersendiri.

Aplikasi Layanan Terpadu

Selain Lapor!, Bupati Idza juga melaunching Pelayanan Terpadu Online Perijinan (Pentolan) besutan dari Dinas Penanaman Modal Perijinan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Aplikasi ini memudahkan pelaku usaha dalam membuat perijinan baik SIUP maupun TDP.

Menurut Kepala Dinas DPMPTSP Ratim, aplikasi Pentolan dibuat untuk mendukung perintah presiden dalam percepatan pengurusan dokumen dunia usaha.

“Aplikasi pentolan mempercepat proses perijinan yang tadinya menunggu berhari-hari, bisa dipangkas dalam hitungan menit,” jelas Ratim

Namun pada awal peluncurannya, Ratim mengatakan hanya memproses perijinan yang tidak membutuhkan survey.

“Kalau perusahaan besar kan harus ada ijin lingkungan, itu bisa lama, jadi sementara yang masuk ‘Pentolan’ hanya ijin usaha kecil seperti SIUP dan TDP,” kata Ratim.

“Untuk mengatasi ijin yang membutuhkan survei lintas sektoral, nantinya Pentolan akan bisa terintegrasi dengan instansi terkait dan kementerian,” tambah Ratim. (AFiF.A)

Posted in: Pemerintahan