By 26 April 2018

Diharapkan Tahun 2019 Pusat Pemerintahan Brebes Berpindah

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Brebes Warsito Eko Putro

BREBESNEWS.co – Desas desus pusat pemerintahan Brebes dari Kecamatan Brebes ke Kecamatan Bulakamba, yang santer di bicarakan, sepertinya bukan isapan jempol.

Bahkan, di tahun 2018 ini legalisasi dari Kemendagri diharapkan sudah bisa diterbitkan.

Sehingga secara aturan, 2019 pusat pemerintahan pindah ke lokasi yang baru sebagai tahapan awalnya.

Menurut Bupati Brebes Idza Priyanti beralasan, lokasi pemerintahan saat ini sudah kurang representatif lagi.
Efek pemindahan pusat pemerintahan itu juga untuk memperluas kewilayahan perkotaan dan membuka titik keramaian baru.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Brebes Warsito Eko Putro saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (24/4/2018) kemarin membenarkan kabar tersebut.

Bahkan, dia menyebutkan kalau kajian untuk rencana pemindahan pusat pemerintahan sudah dilakukan cukup lama.

“Tim akademisi dari Undip Semarang, sudah melakukan kajian sejak tahun lalu, dengan meneliti calon-calon lokasi baru. Ada beberapa lokasi, tetapi akhirnya yang dianggap paling memungkinkan adalah di wilayah Kecamatan Bulakamba. Dan kemarin sudah disurvei pejabat terkait ke lokasi,” jelasnya.

Lokasi pemindahan

Dalam kajian tersebut, tambah Eko, sebenarnya ada beberapa tanah aset pemerintah opsi lokasi, diantaranya adalah lokasi kantor Setda saat ini.

Kemudian, di Keluarahan Pasarbatang, yakni di gedung yang sempat direncanakan untuk Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) di Jalan Yos Sudarso Brebes seluas 5,5 hektare, yang karena suatu hal akhirnya bangunannya dihentikan karena dianggap menyalahi proses hukum pembangunannya.

Selain itu juga di Desa Banjaratma seluas 28 hektare, di Kecamatan Larangan 42 hektare serta di komplek Kecamatan Bulakamba seluas 12 hektare.

“Jadi ada banyak pertimbangan, misalnya karena kondisi alam, efsiensi anggaran, efektifitas serta lainnya. Hingga akhirnya di Kecamatan Bulakamba yang dianggap paling memungkinkan, tepatnya di sebelah barat kantor kecamatan yang saat ini agak ke utara,” terangnya lagi.

“Dilokasi Bulakamba ini, paling tidak Pembangunannya bisa di bawah 100 Milyar rupiah,” kata Eko.

Setelah hasil kajian akademis tersebut keluar, saat ini pihaknya tengah menyiapkan laporan kepada DPRD Brebes untuk disetujui.

Rekomendasi dari DPRD itu selanjutnya akan di laporkan ke pihak Pemprov Jateng untuk diteruskan ke Kemendagri untuk dibuatkan dasar hukumnya.

“Sehingga di 2019, secara normatif pusat pemerintahan sudan bisa pindah ke lokasi yang baru,” tegasnya.
Untuk saat ini, ujar Eko, dasar hukumnya cukup dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) jadi bukan UU lagi.

“Harapannya tahun ini, PP sudah terbit sehingga sudah ada legalisasi,” tukasnya.

Menurut Eko, setelah ada dasar hukum dari pemerintah pusat, di tahun-tahun selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur.

“Sampai di situ dinas teknis diarahkan untuk memulai kegiatan infrastruktur, tentunya butuh waktu yang lama sampai semua siap pindah pusat pemerintahan ke sana,” tutup dia. (HNEDRIK)

Posted in: Pemerintahan