By 10 April 2018

Kades Cipelem Ditahan Kejaksaan, Diduga Korupsi Dana Desa Rp 281 Juta

Ilustrasi

BREBESNEWS.Co – Seorang Kades ditahan Kejaksaan Negeri Brebes yakni Kepala Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Alifudin.

Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 yang merugikan negara sebesar Rp 281 juta.

Tindakan itu dilakukan Alifudin saat membangunan infrastruktur di desa menggunakan Dana Desa dengan total anggaran sekitar Rp 882 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes, Transiswara Adhi, menuturkan kades Alifudin ditahan setelah penyerahan tahap kedua dari Polres Brebes ke Kejari Brebes.

“Saat ini, yang bersangkutan kami titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Brebes. Sebentar lagi, akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang,” kata Transiswara, Selasa (10/4/2018).

Menurutnya, penindakan kepala desa yang melawan hukum memberikan efek jera kepada kepala desa yang lain agar tidak melakukan hal serupa.

Dugaan korupsi kades

Kasi Pidsus Kejari Brebes, Arie Chandra Dinata Noor, menuturkan kades tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada warga desa sebesar Rp 281 juta.

“Karena ada kejanggalan itu lah hingga akhirnya warga melaporkan kasus itu ke Polres Brebes dan saat ini sudah dilimpahkan ke kami,” kata Arie.

Ia menjelaskan, dugaan korupsi muncul saat desa tersebut membangun talud dengan anggaran Rp 610 juta dan drainase senilai Rp 290 juta.

Sebelum melaksanakan kegiatan fisik itu, kata dia, kepala desa membentuk tim pengelola kegiatan (TPK).

TPK yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk kades itu berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

“Namun, setelah dibentuk, TPK ternyata tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Pak kades malah justru melakukan penunjukan langsung pihak tertentu. Hal tersebut secara sepihak melawan hukum,” jelasnya.

Dalam penunjukan langsung pihak ketiga itu, kades meminta bagian atau jatah untuk memperkaya dirinya sendiri dengan nilai kurang lebih sebesar Rp 281 juta.

“Karena sudah dikurangi jatah untuk kades, kata dia, tentu hasil pekerjaan fisik tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB),” tandas Arie. (HENDRIK)

Posted in: Hukum