BrebesNews.Co 1 June 2018 Read More →

Warga Desa Larangan Audiensi ke Bupati, Tuntut SK Kadesnya Diaktifkan Kembali

Warga Desa Larangan saat beraudiens dengan Bupati Brebes Idza Priyanti dikediamannya di Pendopo Kabupaten

BREBESNEWS.co – Puluhan Warga Desa Larangan Kecamatan Larangan beserta keluarga mantan Kades Larangan,Subandi yang kini tersangkut hukum, mendatangi kediaman Bupati di Pendopo, Kamis (31/5/2018).

Kedatangan mereka menuntut status kepala desanya yang terjerat hukum karena didakwa menyelewengkan jabatannya, dengan memungut biaya sertifikat tanah program Prona.

Kades :Larangan, Subandi tengah menjalani vonis hukum 1 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semaran dan kini menempati LP Kedungpane Semarang.

Keluarga dan warga berharap, pemerintah mencabut surat pemberhentian Subandi sebagai Kepala Desa Larangan. .Pasalnya, warga sangat membutuh sosok kades yang mementingkan kepentingan warga seperti membangun jalan dan infrastruktur lainya.

“Kami mengharapkan ibu Bupati mencabut surat pemberhentian Pak Bandi. Beliau dianggap menjadi korban politik oleh oknum tertentu.Beliau sudah menjalani hukuman dan di perkirakan habis lebaran sudah bebas,” jelas Tedi (43).

Menyikapi hal itu, Asisten I Setda Kabupaten Brebes, H.Athoilah mengatakan Subandi saat ini berstatus sebagai terdakwa.

Apalagi dalam peraturan yang ada disebutkan, apabila kades sedang menjalani proses hukum, maka pemerintah daerah akan memberikan SK pemberhentian sementara dan akan menunjuk Pjs Kades untuk melanjutkan roda pemerintahan desa.

Selanjutnya, jika kades tersebut saat persidangan terbukti melakukan tindak pidana, maka akan diberikan SK Pemberhentian secara tetap.

“Jadi, saya harap warga memahami bahwa semua yang dijalankan sudah sesuai aturan,” jelasnya..

Terpisah, Penasehat Hukum Subandi, Tobidin Sarjum SH menjelas audiensi keluarga dan warga sudah salah kaprah. Pasalnya, Subandi sudah inkrach dengan menjalani hukuman yang dikenakan pasal Tipikor dan divonis 1 tahun.

“Saya sudah menjelaskan,Kasus Subandi bukan pidana umum tetapi kasus Tipikor(Ordinary crime). Jika sudah incrah(vonis)maka sesuai Perda no 5 tahun 2015. Apabila pejabat tersandung Tipikor, maka pejabat tersebut dihentikan secara permanen (tetap,” ujar Tobidin.

“Bupati berpegang pada UU Tipikor. Kedatangan Saya hanya mendampingi pihak keluarga yang ingin berdialog dengan Bupati dan SKPD,” tambah Tobidin. (HENDRIK)

Posted in: Serba Serbi