BrebesNews.Co 19 September 2018 Read More →

Guru Honorer K2 Nglurug Dindikpora, Tuntut Dihapusnya Aturan Batasan Usia CPNS

Koordinator guru SD, SMP K2 Sutoto

BREBESNEWS. co – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam kategori 2 (K2) Rabu sore (19/9/2018) mendatangi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Dindikpora) Brebes untuk sampaikan tuntutan.

Tuntutannya yakni, dihapusnya aturan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang membatasi usia dibawah 35 tahun.

Menurut mereka, hal tersebut sangat menyakitkan para honorer K2 yang mengabdi mengajar 10 hingga 20 tahun.

“Ini sangat menyakitkan hati. Pasalnya rata-rata honorer K2 telah mengajar diatas 40 tahun menyesuaikan pengabdian disekolah. Untuk itu, kami minta pemerintah menghapus aturan batasan usia itu dan menutup penerimaan CPNS untuk umum,” jelas Koordinator guru SD, SMP K2 Sutoto kepada BREBESNEWS.co saat berada di kantor Dindikpora Brebes.

Sutoto mengaku kecewa kepada Pemkab Brebes, dikarenakan para honorer selama pengabdian mengajar dianggap bukan suatu pekerjaan yang mulia.

Ketika pemerintah minta K2 kualifikasi, pihaknya sudah melaksanakan aturan itu.

“Kami kecewa dengan pemerintah, sebabnya ketika ada rencana formasi pengangkatan, kita sudah kualifikasi para honorer. Terus terkait batasan usia seleksi CPNS dibawah 35 tahun berbanding terbalik dengan usia pengabdian kami.kami minta dihapus aturan itu, Jika tuntutan tidak di penuhi kita akan turun ke jalan.” beber Sutoto.

Kabid Dikdas Dikpora, Sutikno usai menemui honorer K2, mengatakan soal penerimaan batas usia K2, kami merujuk pada satu surat edaran yang dijelaskan dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan dan RB kemudian melalui BKD Kabupaten Brebes.

“Penjelasannya kami sebagai pelaksana hanya menyampaikan apa adanya. Batasan itu kewenangannya ada di di Kementerian pendayaan Aparatur Negara tetap untuk usia CPNS 35 thn,” ucap Tikno.

“Kami sebagai institusi di bawah teknis dalam arti ya yang menyampaikan sesuai dengan aturan dari pusat harus konfirmasinya ke pusat. Kewenangan sepenuhnya ada di sana. Jadi kalau kita di daerah itu tidak lepas dari aturan pusat,” tandas Sutikno. (HENDRIK)

Posted in: Serba Serbi