BrebesNews.Co 25 September 2018 Read More →

Pengembangan RSUD Bumiayu dan Pembangunan RSUD Ketanggungan, Pemkab Rencanakan Hutang Rp 95 Milyar

Ketua Fraksi PDIP Nasikhun usai rapat konsultasi soal utang Pemkab untu pengembangan RSUD Bumiayu dan Pembangunan RSUD Ketanggungan

BREBESNEWS.co – Guna mempercepat pengembangan pembangunan RSUD Bumiayu dan merealisasikam pembangunan RSUD Ketanggungan, Pemkab Brebes berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 95 milyar untuk tahun 2019 mendatang.

Terkait rencana tersebut, Senin (24/9/2018) Badan Anggaran DPRD Brebes bersama pihak eksekutif melakukan pembahasan dengan melaksanakan rapat konsultasi.

 

Ditemui usai rapat konslutasi, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Brebes dari Fraksi PDIP, Nasikun mengungkapkan, Pemkab Brebes rencananya akan melakukan  pengembangan RSUD Bumiayu dan pembangunan RSUD Ketanggungan di tahun 2019 nanti.

Dari pembangunan kedua RSUD itu untuk pembiayaannya Pemkab akan mengajukan pinjaman daerah ke perbankkan senilai Rp 95 miliar.

Terhadap rencana pembangunan dua rumah sakit tidak ada masalah, namun DPRD tidak sepaham dengan sistem pembiayaannya melalui pinjaman daerah tersebut.

“Apalagi bunga yang harus ditanggung dari pinjaman itu sangat besar Rp 15 miliar dalam waktu tiga tahun,” ujarnya ke sejumlah wartawan.

“Aturan memang memperbolehkan daerah melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. Namun, kami tidak sepaham atau tegasnya menolak rencana pinjaman daerah ini karena selain akan membebani, juga masih ada cara lain untuk mencukupi kebutuhan anggaran tersebut, misalkan dengan dana-dana APBD lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Brebes, Joko Gunawan saat dikonfirmasi menjelaskan, Pemkab Brebes melalui rapat Banggar baru sebatas mengajukan persetujuan kepada DPRD atas rencana pinjaman daerah sebesar Rp 95 miliar.

“Pinjaman itu nantinya akan dipergunakan untuk anggaran pengembangan RSUD Bumiayu senilai Rp 35 miliar dan pembangunan RSUD Ketanggungan senilai Rp 60 miliar,” kata Joko Gunawan.

Menurut Joko Gunawan, dengan utang Pemkab beralasan karena adanya permasalahan Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus *DAK) yang sering terlambat dicairkan hingga sedikit menghambat jalannya pembangunan

Namun demikian, tambah Joko, dari sisi masukan DPRD,  pinjaman daerah itu merupakan tahapan yang terakhir.

Artinya, Pemkab harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu, misalkan bisa tidak dilakukan pembangunan dengan melakukan efisiensi anggaran, bisa tidak dengan dana cadangan atau dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain sebelum dilakukan pinjaman daerah.

“Jadi, Pemkab baru sebatas mengajukan usulan persetujuan ke DPRD dan dalam hal ini kami tidak merujuk ke salah satu bank sebagai pemberi pinjaman. Kalau disetujui nantinya proses akan dilelang,” pungkasnya. (AFiF.A)

 

Posted in: Serba Serbi