By 16 October 2018

Dewi Aryani : Pelayanan Rumah Sakit Jangan Dibuat Rumit

Dewi Aryani anggota DPRRI PDIP Dapil 9 (KabupatenbTegal, Brebes dan Tegal Kota)

BREBESNEWS.co – Alih-alih mampu sebagai cara mencegah defisit anggaran, aturan baru sistem rujukan BPJS berjenjang ini justru mempersulit berbagai pihak, khususnya para pasien.

Akibat peraturan pelayanan rujukan BPJS Kesehatan yang berjenjang ini, RSUD Brebes mengalami penurunan pasien hingga 60 prosen.

Pasalnya, RS milik Pemkab Brebes ini mempunyai tipe B, yang tidak memungkinkan menangani secara langsung pasien dengan kategori pasien tipe C maupun tipe D.

“Pasien apalagi rakyat miskin jangan malah dipersulit aksesnya. Mereka sudah cukup menderita dengan kondisi ekonomi, maka soal pelayanan kesehatan juga jangan menjadi makin rumit”, ujar Dewi Aryani Anggota Komisi 9 DPRRI, saat sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Gedung PGRI Brebes, Senin (15/10/2018).

Yang perlu diketahui, menurut anggota Fraksi PDIP DPRRI daerah pemilihan 9 (Kabupaten Tegal, Brebes dan Tegal Kota) ini, rumah sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah.

Rumah sakit kelas A ini menjadi rujukan tertinggi dari pasien BPJS Kesehatan.

Sedang rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas.

Lalu untuk rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran sub-spesialis terbatas.

Sementara kelas D adalah rumah sakit transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C.

“Soal polemik pelayanan rumah sakit berjenjang, yang dalam prakteknya membikin rumit rumah sakit hendaknya di tinjau pemerintah dulu, pasalnya ini akan membuat rumah sakit bisa mengalami kekurangan pasien dan bangkrut,” ujar Dewi.

Dewi menegaskan pemerintah harus segera melakukan pembatalan dan sebelum aturan ini diberlakukan menyeluruh, hendaknya pemerintah, lewat Kementrian Kesehatan mau mengkaji mendalam dulu, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia kondisi dan keberadaan rumah sakitnya sama, belum lagi geografisnya yang beragam.

“Kemudahan akses pelayanan rumah sakit untuk rakyat harus menjadi pertimbangan utama,” bebernya.

“Defisit BPJS juga mesti melakukan evalusi internal dari semua sisi, tidak bisa main sembarangan bikin aturan tapi merugikan pelayanan kesehatan untuk rakyat,” imbuh Dewi menandaskan. (AFiF.A)

Posted in: Serba Serbi