By 2 October 2018

Permudah Buat Paspor, Brebes akan Segera Bentuk Kantor Unit Keimigrasian

Rombongan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng yang akan membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Brebes.diterima Bupati Brebes Idza Priyanti didampingi Asisten 1 Sekda Brebes H Athoillah Syatori

BREBESNEWS.co – Sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Brebes bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng akan membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Brebes.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng, Ramli HS SE MAP beserta jajaran Kantor Keimigrasian Pemalang, berkunjung ke Kabupaten Brebes guna membahas rencana pembentukan kantor UKK tersebut.

Rombongan diterima Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE MH didampingi Asisten 1 Sekda Brebes H Athoillah Syatori serta Kepala OPD terkait, Senin (1/10/2018) kemarin.

Athoillah mewakili Bupati Brebes mengatakan kantor sudah disiapkan, penataan fungsi ruangan akan segera dilakukan oleh Bagian Umum Setda.

“Oleh karenanya perlu ada grand desain yang pas, tentu dibutuhkan pendampingan dari pihak Kantor Keimigrasian agar penataannya sesuai dengan alur yang tepat,” ujar Athoillah.

Terkait MoU sudah dikirim ke Dirjen Imigrasi tinggal menunggu MoU kapan akan ditanda tangani.

“Hari ini akan dilanjutkan peninjauan kantor yang akan dipakai agar ada kejelasan supaya MoU segera bisa ditanda tangani,” ujar Athoillah.

Sementara itu, Kabag Umum Setda Brebes Eko Warsito melaporkan progress report pembentukan kantor UKK di Kabupaten Brebes sudah melakukan langkah-langkah sesuai kebutuhan.

“Besok akan dibahas dalam rapat, harapannya ada diskusi lanjutan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak,” tandas Eko.

Untuk kesiapan sarana prasarana terkait kesisteman peralatan sudah siap tinggal menunggu pengosongan kantor dan mengatur tata letak bagian masing-masing.

“Mengenai jaringan internet ada tiga pilihan yaitu telkom, biznet dan icon plus, tinggal nanti disesuaikan. Terpenting pada saat ada troubel bisa langsung dihubungi dengan cepat,” kata Johari Kepala Dinas Kominfotik selaku pihak sarana dan prasarana.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Zaenudin menyampaikan mengenai anggaran harus bisa diserap efektifnya 3 bulan, karena keterbatasan waktu.

Maka dari itu, perlu supervisi dan pendampingan secara terus menerus dari kantor keimigrasian, agar pelaksanaan pembentukan kantor UKK bisa berjalan dengan baik.

“Terlebih kebutuhan paspor masyarakat akan membeludak, mengingat 4 bulan lagi memasuki masa umroh dan haji,” terangnya.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng mendukung komitmen Pemkab Brebes mengenai rencana pembentukan kantor UKK di Kabupaten Brebes.

“Saya lihat keseluruhan rencana pembentukan kantor UKK di Kabupaten Brebes sudah siap, setiap OPD telah bekerja dengan baik tinggal bagaimana penggunaan SDM untuk pengoperasiannya,” ujar Ramli.

“Kantor UKK yang akan dibentuk juga mengacu standar nasional kantor pelayanan di Indonesia, seperti memprioritaskan masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel, ibu menyusui serta kebutuhan lainnya sesuai dengan hak asasi manusia,” tandasnya. (AFiF.A)

Posted in: Pemerintahan